Warga Bekasi Jangan Mau Dibodohi Dengan Janji Politik Caleg

Selasa, 18 Mar 2014
ilustrasi

BEKASI (Pos Sore) –Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi periode 2009 – 2014, Ronny Hermawan, merasa turut prihatin jika warga Kota Bekasi telah dibodohi dari sejumlah parpol atau caleg.

Ia mencontohkan, para caleg mengumbar janji pembangunan yang memang sudah menjadi anggaran daerah atau hasil dari Musrenbang Kota Bekasi. Pasalnya, setiap kali ia blusukan ada saja masyarakat yang mengadukan tentang janji dewan yang mengacu pada APBD.

“Misalnya ada yang berusaha mengelabui masyarakat,dengan menyatakan, “Jalan ini dibangun oleh Partai X, Gedung ini dibangun oleh Anggota Dewan X dan seterusnya.”

Ronny yang juga calon legislatif Dapil Bekasi Timur periode 2014 – 2019 itu mengingatkan masyarakat,khususnya Kota Bekasi,sebenarnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Negara (APBD/N) adalah dari rakyat, milik rakyat dan untuk rakyat.

“Misalnya ada yang berusaha mengelabui masyarakat,dengan menyatakan, ‘Jalan ini dibangun oleh Partai X, Gedung ini dibangun oleh Anggota Dewan X dan seterusnya.Bahayanya lagi, saya mendengar ada warga mengatakan bahwa ada Caleg yang berani mengatakan kalau suaranya menang dilokasi itu, maka pencairan program APBD akan dilakukan nanti setelah Pemilu Legislatif,” katanya, Senin (17/03).

Ronny kembali menegaskan, bahwa semua program pembangunan dan sumbernya baik APBN maupun APBD adalah hak rakyat. “Yang dibelanjakan kembali oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan masyarakat tidak perlu takut atau khawatir akan kekuasaan atau janji suatu partai.”

Jika mau memilih parpol atau caleg manapun juga bebas, merdeka dan tidak berpengaruh kepada pembangunan diwilayahnya masing – masing, justru semua pihak harus awasi dan berperan serta untuk aktif dalam pembangunan wilayah.

Menurutnya lagi, boleh dan sah – sah saja pasang bendera dilokasi banjir atau jalan yang sedang diperbaiki tapi hentikanlah upaya pembodohan masyarakat.

“Semoga warga dapat merubah pola pikir yang lebih cerdas bahwa, hakikat jabatan publik adalah memahami, mendengarkan dan melayani masyarakatnya.”(idas)