Apa Jadinya PDIP Tanpa Jokowi?

Minggu, 20 Apr 2014

SEBUAH harian  memberitakan perselisihan di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Isunya: putri Ketua Umum PDIP yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu  partai itu, Puan Maharani, mengusir Jokowi  dari kediaman Megawati di Kebagusan setelah keluarnya hasil hitung cepat pemilu legislatif. Alasannya, “efek Jokowi” dianggap tidak mampu membuat perolehan suara Partai Banteng mencapai target 27 persen.

Berita eksklusif ini akhirnya menjadi konsumsi berbagai media nasional, setelah  petinggi PDI Perjuangan sendiri membantahnya, bahkan mengancam akan menuntut secara hukum.Terlepas dari benar-tidaknya isu tersebut,  yang cukup menarik untuk diulas melalui forum ini adalah adanya perdebatan  – atau lebih tepat diskursus — yang muncul pasca hari pencoblosan (9/4)  terkait pengaruh seorang tokoh maupun pimpinan partai dibanding partai itu sendiri. Diskursus inilah yang kemudian memunculkan variabel  efek ketokohan yang dalam konteks Pileg 2014   disebut sebagai Jokowi Effect, Prabowo Effect, Rhoma Effect dst.

Sebenarnya, perkiraan atas efek ketokohan ini sudah dimunculkan oleh  lembaga-lembaga survey dalam kegiatan mereka mengukur tingkat keterpilihan (elektabilitas) partai maupun tokoh sebelum  Pileg berlangsung. Namun  bisa jadi, efek ketokohan ini tak  begitu  diperhatikan kalangan pengurus partai. Baru setelah  hasil Pileg diumumkan – berdasarkan hitung cepat   —  dan ternyata di luar perkiraan bahkan ada yang mengecewakan, efek ketokohan ini mendapat perhatian serius.

Terkait PDIP, kalangan ‘’lawan’’ pun memunculkan statemen: ternyata efek Jokowi tak menunjukkan kebenaran.  Menyangkut  Gerindra dikatakan: efek ketokohan Prabowo dengan konsepnya yang  jelas, tegas, dan sejak jauh-jauh hari sudah dikumandangkan sebagai calon presiden . Sementara  akan halnya  PKB disebutkan: Itu bukti efek Rhoma Irama, dkk.

Efek ketokohan ini sebenarnya juga sudah diungkapkan  dengan bahasa lain oleh kalangan pengamat sebelum Pileg berlangsung. Sebut Hanta Yudha dari Pol-Track Institute, yang  melihat belakangan ini terjadi presidensialisasi partai. Yakni, sebuah kondisi ketika kepercayaan rakyat kepada partai makin menurun drastis dan kembali kepada kekuatan figur.  Parahnya, menurut  Hanta,  figur partai menguat, tapi institusionalisasi partai terus melemah. Barangkali hal ini  memang  bisa menjelaskan, kenapa suara PKB naik drastis (2009 = 4,49 %;  2014 = 9,13 %  ) dan  Gerindra (2009 = 4,46 %  ; 2014 = 11,75 %). Namun tentu hal itu tak bisa dilihat hitam-putih. Figur Rhoma dkk dan Prabowo menguat, tentu tak berarti institusionalisasi di kedua partai itu melemah.

Sebab, selain PKB dan Gerindra, dapat dikatakan semua peserta pemilu  – kecuali PKS dan Demokrat  – mengalami kenaikan perolehan suara walau angkanya tipis. PDIP sendiri mengalami kenaikan sebesar  5,23 persen dibanding Pemilu 2009. Tapi apakah karena kenaikan yang tak setinggi Gerindra dan PKB ini lantas kesalahan bisa dialamatkan kepada Jokowi yang  baru belakangan bari diumumkan jadi capres?

Menyalahkan Jokowi sungguh tidak adil. Bagaimana kalau dibalik, tanpa Jokowi, atau Jokowi diumumkan jadi Capres setelah Pileg berlangsung – sebagaimana skenario  DPP PDIP sebelumnya – apakah mungkin perolehan suara PDIP naik?

Atau, apa jadinya perolehan suara PDIP apabila Jokowi tidak diumumkan jadi capres? Apa jadinya suara PDIP tanpa Jokowi?

Kita bisa saja  katakan, suara PDIP anjlok. Mungkin karena kinerja aparat partainya yang kurang, atau  karena citra PDIP yang kader-kadernya juga tak lepas dari terpaan isu korupsi sebagaimana Demokrat dan PKS. Ingat, PDIP adalah juga  bagian dari  parpol lain yang secara keseluruhan  performance-nya semakin tak dipercaya rakyat. Pengurus PDIP jangan merasa hebat sendiri. Ini kritik. (***)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015