Dari Acara Talk Show Semanggi Surabaya

Memberdayakan Kaum Miskin Melalui Posdaya

Sabtu, 14 Jun 2014
Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono saat Tolk Show Semanggi TVRI Surabaya Dan Seminar Nasional yang digelar bersama Pemda Malang, Perguran Tinggi, Perbankan Dan Yayasan Damandiri di Kampus Universitas Merdeka Malang pekan lalu

MALANG (Pos Sore) - Yayasan Damandiri dan Universitas Merdeka Malang mengajak semua pihak baik dari Pemda, Perguruan Tinggi, Perbankan maupun pihak  lainnya untuk peduli dan  ikut meberdayakan kaum miskin agar bisa hidup mandiri. Ajakan itu disampaikan melalui acara talk show Semanggi TVRI Surabaya dan seminar nasional  yang digelar Yayasan Damandiri bersama Pemda Malang, kalangan perguran Tinggi, dan perbankan  di kampus Universitas Merdeka Malang kemarin.

Acara itu mendapat perhatian yang cukup tinggi dari berbagai kalangan pemerhati pemberdayaan masyarakat, khususnya Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya). Tampak hadir,  selain Ketua Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono adalah, Sekda Kota Malang, Dr Drs H Sofyan SH, MM, Bupati Malang,  Drs H Rendra Kresna SH, MM, Bupati Kulonprogo, dr H Hasto Wardoyo Sp. OG (K), kalangan perguruan tinggi, dan mahasiswa.

Prof Haryono Suyono sebagai host yang didampingi Sinta dari TVRI Surabaya, tak henti-henti  menggali dan mengajak semua pihak baik dari Pemda, Perguruan Tinggi, Perbankan maupun undangan lainnya untuk peduli dan  ikut meberdayakan kaum miskin agar bisa hidup mandiri.

Pada acara talk show yang digelar bertepatan dengan Dies Natalis ke-50 Universitas Merdeka (UNMER) Malang dan Seminar Nasional Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Ekonomi Kerakyatan dan Posdaya di kampus UNMER Malang itu,  Prof Haryono memberi ruang  kepada seluruh undangan untuk menyampaikan gagasan maupun program yang telah dilakukan untuk bersama-sama menyelesaikan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo didaulat  Haryono  menyampaikan berbagai keberhasilan di daerahnya.  Hasto yang juga dokter ahli kandungan itu mengatakan, sejak menjabat sebagai bupati dalam mengatasi warganya yang 46 persen miskin  mendapat inspirasi dari  Haryono.

Mengatasi orang miskin, kata dia, harus didiagnosis satu persatu. ‘’Selama ini saya sendiri maupun kalangan pemerintah… cara mengatasi orang miskin itu seperti mengatasi  orang sakit saja. Semua diberi paracetamol sehingga panasnya turun, padahal sebabnya beda-beda,’’ kata Hasto.

‘’Kami di Kulonprogo menangani orang miskin, masing-masing keluarga beda penyebabnya, sehingga intervensinya juga beda-beda. Dengan Posdaya kami membentuk  Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB). Keluarga kaya harus mendampingi yang miskin. Dasa wisma itu ada sepuluh orang terdiri 6 rang miskin dan 4 orang kaya. Kemudian kelompok ini membuat unit-unit eknomi produktif  yang namanya KAKB itu.’’

Setelah itu, lanjut Hasto, pihaknya membentuk kelompok koperasi dan kemudian ada koperasi sekunder yang namanya  Senkudaya untuk menyaingi mart-mart yang ada. Kemudian kita bentuk warung-warung di desa  dan kami mengatakan kepada mart-mart yang ada di sana bahwa setelah izinnya sudah habis tidak akan diperpanjang. Tetapi mart-mart itu namanya diganti namanya Tomira  (Toko Milik Rakyat). Dengan demikian produksi rakyat bisa masuk di toko tersebut.

Hasto  juga menceritakan setelah membuat warung-warung, satu desa satu warung Posdaya dan barang dagangannya disuplay dari Senkudaya. ‘’Karena Senkudaya mempunyai jejaring waralaba tetapi jejaringnya orang miskin,. maka orang miskin itu harus didampingi’’.

‘’Selain itu, kami bekerjasama dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan YayasanDamandiri. Gapoktan kita hidupkan  untuk  mengganti beras miskin (raskin) yang selama ini dibagikan kepada masyarakat. Setelah itu kita tidak mau pakai beras miskin asal impor itu, kita ganti dengan  beras daerah (rasda),’’ tutur Hasto panjang lebar, dan member alas an bahwa Kulonprogo itu surplus.

Program Posdaya dari Damandiri kata Hasto, sangat besar artinya untuk membangun ekonomi kerakyatan.  Ekonomi kerakyatan ini menurutnya harus di bimbing betul. Begitu juga masalah koperasi itu sangat penting. Bank Umum Milik Daerah (BUMD) harus menjadi .

Hari ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kulonpeogo satu PNS harus menjadi bapak asuh 4 KK miskin. Jumlah PNS di Kulonprogo 10 ribu maka  paling tidak ada 40 ribu keluarga miskin menjadi anak asuh. Masih ada kewajiban lagi bagi setiap PNS harus memebeli beras 10 Kg beras milik  Gapoktan.  (junaedi)