01/06/2020
Aktual

Ahok Diminta Usut ULP DKI

JAKARTA (Pos Sore) — Harapan Pemprov DKI Jakarta mewujudkan lelang yang bersih, terpercaya dan transparan serta jauh dari praktik KKN melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa, sepertinya sulit terwujud.

Pasalnya, banyak lelang yang justru bermasalah dan ada fee yang harus diberikan peserta lelang sebesar 2 persen hingga 5 persen jika ingin memenangkan lelang. Bukan hanya itu, petinggi ULP DKI juga diduga ikut ‘bermain’ untuk memenangkan kelompok perusahaan tertentu.

“Wagub DKI Ahok harus berani membersihkan seluruh pegawai yang masih main-main dengan lelang. Kalau tetap dibiarkan, upaya Ahok memberantas korupsi bakal sia-sia,” kata pengamat perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah, Kamis (22/8).

“ULP DKI yang dipimpin I Dewa Gede Sony Ariyawan terindikasi menjadi lumbung KKN.”

Amir menilai, ULP DKI yang dipimpin I Dewa Gede Sony Ariyawan terindikasi menjadi lumbung KKN, padahal seharusnya pembentukan ULP diharapkan mampu menekan penyimpangan dan proyek yang dikerjakan sesuai dengan kualitas dan dukungan yang ada.

“Bahkan sudah jadi rahasia umum kalau ada pihak tertentu yang jadi broker atau perantara jika ingin memenangkan lelang di ULP. Infonya harus memberikan fee antara 2 persen hingga 4 persen, tidak peduli dengan penawaran terendah atau tertinggi. Jadi kalau begini pembentukan ULP sia-sia. Saya harap Ahok segera bertindak tegas,” ujar Amir.

Pemain Lama
Dari informasi yang diperoleh Amir, umumnya praktik-praktik kotor tersebut berlangsung di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersinggungan dengan kesejahteraan rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan. “Masih didominasi pemain lama pelakunya,” tukasnya.

Namun ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Kepala ULP DKI I Dewa Gede Sony Ariyawan tak merespon. Beberapa kali dihubungi lewat telepon selulernya tidak menjawab.

“Untuk mengetahui kecurangan yang terjadi secara lebih rinci, Ahok akan meminta Inspektorat Provinsi DKI turut melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI. “

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan melakukan pengecekan lebih dahulu terkait dugaan KKN di ULP DKI. “Saya akan cek nanti. Saya minta laporan dari Inspektorat,” kata Ahok.

Menurut Ahok, untuk mengetahui kecurangan yang terjadi secara lebih rinci, dia akan meminta Inspektorat Provinsi DKI turut melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI. “Kita perlu orang-orang yang ahli untuk melakukan audit keuangan, terutama dalam penyelenggaraan proyek. Makanya kita melibatkan BPKP,” tandasnya. (fent/possore)

Related posts

LPDB Siap Salurkan Dana Bergulir kepada 55 Koperasi

Tety Polmasari

HUT ke-60, BATAN Terima Sertifikat Sistem Manajemen Terintegrasi dari PT. Sucofindo

Tety Polmasari

LLP KUKM Kemenkop UKM Latih 80 UKM Bidang Fashion dan Craft

Tety Polmasari

Leave a Comment