Kenaikan Harga BBM Jangan Sampai Hidup Rakyat Kian Menderita

Sabtu, 6 Sep 2014

JAKARTA (Pos Sore)- Pemerintahan Jokowi/JK harus ekstra hati-hati dalam mengambil kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. Jika harga BBM naik, akan mempengaruhi berbagai produk yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Imbasnya bisa menular ke segala lini kehidupan.

“Jangan sampai kenaikan harga BBM bersubsidi justeru akan memunculkan anggapan dari rakyat bahwa pemerintah tidak adil dan mencederai amanah dari mereka,” kata Fentiny Nugroho, Ketua Departemen Kesejahteraan UI di sela Diskusi ‘Saatnya Rakyat Sejahtera: Kemiskinan dan Rencana Kenaikan BBM’, yang diadakan Forum Tenaga Kerja Sosial Indonesia, di Jakarta, Jumat (5/9).

Karena itu, tandasnya, kebijakan menaikkan harga BBM juga harus dibarengi dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Jangan sampai kenaikan harga BBM akan membuat kehidupan mereka semakin menderita.

“Jika wacana kenaikan harga BBM jadi dilaksanakan, maka Kementerian Sosial akan menjadi kunci penting bagi pemerintahan yang akan datang untuk menjadi pengaman dari kebijakan tersebut,” ujarnya.

Ketua Konsorsium Pekerja Sosial Indonesia, Toto Utomo Budi, mengatakan, selama ini Kemensos sudah menjadi garda terdepan bagi penanganan persoalan kemiskinan di Indonesia. Mulai dari persoalan kemiskinan akibat kenaikan harga BBM, anak jalanan hingga persoalan lainnya.

Karena itu sewajarnya pemerintah mendatang memberikan porsi anggaran lebih besar kepada Kemensos agar kementerian tersebut lebih leluasa menangani berbagai dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi.

Anggaran bantuan sosial (bansos) selama ini masih terdistribusi pada 19 kementerian mulai dari Kemensos, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenkau, dan sebagainya. Pendistribusian anggaran yang melibatkan banyak kementerian tersebut membuat banyak program pemberdayaan kemiskinan menjadi kurang efektif.

“Ke depan, sebaiknya dipusatkan pada 4 kementerian dan lembaga saja. Jadi lebh efektif dan efisien,” tegas Toto yang juga Sekjen Kementerian Sosial itu.

Menurutnya, BBM bersubsidi itu sendiri selama ini tidak banyak dinikmati masyarakat miskin. Justeru masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi yang menikmatinya dengan nilai subsidi berkisar Rp 350 triliun hingga Rp 400 triliun per tahun.

“77 persen subsidi tersebut dinikmati masyarakat menengah ke atas,” tandas Toto. (tety)