AMKRI : Jokowi Diminta Tak Buka Kran Ekspor Bahan Baku

Kamis, 9 Okt 2014
Ketua Asosiasi Mebel Dan Kerajinan Indonesia (AMKRI),Soenoto.

JAKARTA (Pos Sore) –Ketua Asosiasi Mebel Dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) Soenoto meminta pemerintah di bawah kepemimpinan  Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak menolerir peluang ekspor bahan baku mentah atau setengah jadi.

Khususnya untuk bahan baku meubel harus tetap dipertahankan untuk menjaga kontinuitas produksi, penyerapan tenaga kerja serta menembus target ekspor hingga US$5 Miliar pada 5 tahun mendatang.

“Kita tidak meminta prevelage yang macam macam pada pemerintahan Jokowi. Yang penting semua hal yang menghambat harus dipangkas seperti regulasi daerah, custom (pelanggan) kita dari luar harus dijaga,” ungkapnya di PRJ, Kamis (9/10).

Ia menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen saat ini merupakan langkah mundur. Jika hambatan semacam ini bisa dihilangkan justru ekonomi bisa bertumbuh 2 digit. “Kami minta hambatan ini dihilangkan apalagi presidennya pengusaha mebel.”

“Kita tidak meminta prevelage yang macam macam pada pemerintahan Jokowi. Yang penting semua hal yang menghambat harus dipangkas seperti regulasi daerah, custom (pelanggan) kita dari luar harus dijaga.”

Hambatan yang dimaksud,kata Soenoto,pengusaha harus dibebani biaya untuk mengurusi SVLK (Sistem Verifikasi Legal Kayu) yang nilainya mencapai Rp20juta-Rp30 juta.

Ini harus dihapuskan karena menghambat. Sementara pengusaha ekspor yang menggunakan kayu hanya 20 persen yang punya SVLK.

Untuk itu ia mengusulkan SVLK agar dihapus atau ditunda hingga tahun depan. Jika usaha menengah dibebani 20-30 juta cukup berat. Kalau pemerintah menganggap industri ini penting, pemerintah harus membailout biaya itu.

Agar ekspor produk mebel dan kerajinan ini berhasil, katanya, separuh kementerian harus mensupport kelancaran ekspor ini. Mulai dari Kepolisian, BPPT, Kemenperin harus mendukung.”Kami akan tetap menginvetarisir hambatan-hambatan lainnya.

Demikian juga dengan hal menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), katanya,jangan sampai dibuka pintu seluasnya untuk human resources dan akhirnya mengambil pasar lokal. “Kalau ini yang terjadi,kita  akan bonyok. Kita harus sepakat jaga ini dan tidak ekspor bahan baku. Semua usaha dilakukan simultan.”

Demikian juga halnya dengan daya saing,katanya, juga sangat berat, infrastruktur jelek ini harus dibenahi. Pihaknya memiinta Kemenperin mempercepat penyediaan supporting industri lebih banyak,seperti engsel, ini sangat lemah.

“Kita tak mampu bikin, jarum aja lebih mahal ketimbang negara lain. Ini tugas Kemenperin untuk menyediakan. Kita didorong ekspor tetapi industri pendukung juga harus disiapkan.”

Terkait target transaksi di pameran di luar negeri ke depan,paling tidak bisa mencapai US$1,3 juta. Ia optimis bisa mencapai mengingat buyer yang ada seperti dari AS, China, India, Malaysia minimal 120 negara akan hadir. (fitri)