Akankah Program Dana Pensiun Untuk Kesejahterakan Pekerja Bisa Terealisasi?

JAKARTA (Pos Sore) –Program Dana Pensiun? Mendengar kata-kata itu, Sumartono (35 th) salah seorang pekerja di pabrik garmen di Kawasan Berikat Nusantara,Cakung,Cilincing,Jakarta Utara terlihat mengernyitkan dahi. Ia bahkan bertambah bingung dan termangu-mangu tatkala temannya Darmuji (40 th) berucap, “Nanti  mulai 1Juli 2015,Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan),dulunya PT Jamsostek akan mengelola program dana pensiun.Kita pekerja akan semakin terjamin kehidupannya ketika  sudah pensiun.” 

Sembari memperbaiki duduknya Sumartono semakin penasaran dan sempat bertanya-tanya di dalam hatinya. “Makhluk apalagi ini. Program jaminan pensiun? Saya baru dengar program ini,”gumamnya. Ia menghampiri Darmuji dan sangat berharap temannya itu bisa memberikan penjelangan lebih rinci tentang program jaminan pensiun.

Darmuji menjelaskan seolah-olah ia sangat memahami tentang materi pembicaraan yang mereka bahas. Dengan adanya dana pensiun ini nanti para pekerja akan mendapatkan jaminan kesejahteraan dan bisa hidup lebih terjamin dikala sudah pensiun. Karena BPJS Ketenagakerjaan sudah mencovernya.

“Program dana pensiun.Lho, masa sih ad, bagaimana caranya?Darimana uangnya? Masa ada jaminan kesejahteraan dalam bentuk pensiun untuk kita pekerja swasta kalau tidak bekerja lagi. Kalau ada lembaga yang memberikan kita dana pensiun.saya tidak yakin dan bisa percaya begitu saja dengan program pemerintah ini,” kata Sumartono penuh tanya dan setengah putus asa.

Betapa tidak. Ketidakyakinan Sumartono ini cukup beralasan.Apalagi, selama ini sebanyak 4 program jaminan sosial yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk  Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) / per 1 Januari 2014 telah diserahkan pengelolaanya kepada BPJS Kesehatan serta Jaminan Hari Tua (JHT) saja, belum mampu mencover semua pekerja di Indonesia yang jumlahnya sekitar 121,9 juta pekerja.

Mengacu pada data Biro Pusat Statistik (BPS) hingga Agustus 2014,jumlah angkatan kerja  sudah mencapai  121.9 juta.Penduduk yang bekerja mencapai 114,63 juta orang (terdiri dari pekerja formal mencapai 42,38 juta orang dan pekerja informal mencapai 72.25 juta orang). 

Artinya, dari jumlah itu hanya sekitar 37 persen dari mereka yang bekerja di sektor formal sementara sisanya sekitar 63 persen pekerja informal berkuras dengan tenaga sendiri baik sebagai buruh kasar,pekerja tidak tetap,pekerja keluarga dan pekerja serabutan yang menggagtungkan hidup demi masa depan mereka.Ironisnya, dari pekerja formal itupun yang tercover jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, diperkirakan tidak lebih dari 40 juta pekerja. Kenyataan ini yang membuat pekerja seperti Sumartono seperti ‘pungguk merindukan bulan’ dan makin bertanya-tanya tentang keseriusan pemerintah menggagas program jaminan sosial dalam hal ini program jaminan pensiun bisa benar-benar mampu menyejahterakan pekerja.

Siapa Yang Mengiur ?

Jika program dana pensiun ini benar-benar serius, Sumartono balik bertanya. Siapa Yang mengiur?  Masa ‘ujuk-ujuk’ (tiba-tiba) pekerja bisa mendapatkan jaminan pensiun tanpa dibebani iuran. Berkaca pada 4 prorgam BPJS ketenagakerjaa sebelumnya, malahan, pekerja dan pengusaha diwajibkan mengiur.

“Hari gini?  Tidak ada makan siang yang gratis,Darmuji,” celetuk Sumartono ketika kawannya semakin serius memaparkan program jaminan pensiun.

Sumartono semakin penasaran.Apalagi nun jauh di sana dipelosok desa wilayah  tandus Gunung Kidul,Bantul,Yogyakarta tanah kelahirannya,ribuan pekerja nasibnya sangat miskin dan menyedihkan.

Jika pekerja diwajibkan mengiur, tentunya harus dipastikan persentase iuran itu tidak mengurangi nilai upah yang mereka bawa pulang (take home pay) untuk kelangsungan hidup pekerja. Lalu bagaimana bagi pekerja informal yang berjuang sendiri mengais rejeki yang terkadang malah tidak mencukupi untuk biaya mereka sehari-hari.

“Saya masih bingung  dengan program dana pensiun. Kalau pekerja formal seperti kita, bisa  menananggung renteng iuran dengan bos (pemilik perusahaan).Saya kira,kalau pekerja harus mengiur,persentasenya tidak lebih dari 3 persen saja. Tetapi, apa bos kita setuju? Sedangkan untuk 4 program yang selama ini ada saja mereka ogah-ogahan menanganggunya,” celoteh Sumartono.

Lalu, bagaimana dengan pekerja informal? Iurannya siapa yang menanggung dan bagaimana mengoleksinya? Ini justru yang penting dipikirkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Karena, menurut Sumartono, mustahil pekerja formal ataupun informal mampu menanggung besaran persentase  iuran sementara mereka harus berjuang mempertahankan hidup dengan upah setara UMP (Upah Minimum Provinsi) bahkan dibawah itu.

Kondisi ini diperburuk akibat dampak kenaikan harga Bahan Bakar  Minyak (BBM), telah mendongkrak kenaikan biaya hidup yang semakin mahal .Baik ongkos angkutan hingga harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi.”Boro-boro nanggung iuran program dana pensiun, mikirin harga cabe yang mencapai 80 ribu per kg dan harga daging Rp100 ribu per kg saja sudah stress,’gerutu Sumartono.

Pengusaha Keberatan, Pemerintah Saja  ‘Nanggung’ Iuran

Berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Program Jaminan Pensiun, pemerintah menetapkan iuran jaminan pensiun sebesar 8 persen dari gaji karyawan per bulan. Perinciannya, sebesar 3 persen akan dibayar oleh pekerja yang dipotong langsung dari penghasilan bulanan, dan 5 persen menjadi tanggungjawab perusahaan sebagai pemberi kerja.

“Saya pernah membaca komentar Ketua Asosasi Perusahaan Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi atau Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Moneter, Fiskal, dan Publik Hariyadi Sukamdani di beberapa media cetak, mereka keberatan menanggung iuran program dana pensiun.karena, itu dianggap membebani bagi dunia usaha.”

Pengusaha yang kaya raya saja,kata Sumartono, keberatan menanggung persentase iuran yang nilainya masih simpang siur itu.Bagaiman dengan pekerja formal atau informal?  “Kalau pengusaha keberatan, apalagi kita pekerja.Jika pemerintah ingin menyejahterakan pekerja, mestinya sebagi penggagas kebijakan harus bertanggungjawab. Bagaimana kalau iuran sebesar 8 persen itu pemerintah saja yang menanggung? Toh, saat ini subsidi BBM juga sudah dikurangi.Jika pemerintah serius menyejahterakan rakyat,alangkah eloknya pemerintah yang menanggunga iurannya,” kata Sumargono tertawa lebar dan mengakhiri diskusinya dengan Darmuji.

Namun angan-angan Sumartono sepertinya sulit terealisasi.Apalagi, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan,Elvyn G Masassya menyatakan besaran iuran pensiun bagi pekerja sebesar 8 persen dari upah akan ditanggung bersama dengan rincian pekerja menanggung lima persen dan pemberi kerja menanggung tiga persen.

Elvyn memaparkan bahwa peserta Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan yang akan dioperasikan mulai 1 Juli 2015 adalah semua pekerja dengan besaran upah di bawah Rp16 juta per bulan, baik pekerja swasta maupun PNS dan TNI/Polri.Karena sesuai Peraturan perundangan menyatakan sifat kepesertaan mandatory (wajib), bukan pilihan.

Tentunya, dengan kewajiban tersebut, tentunya diharapkan bakal berdampak pada peningkatan jumlah peserta dan pengelolaan dana yang dihimpun BPJS ketenagakerjaan nantinya. Agar pelayanan berjalan maksimal, Elvyn bahkan sudah mempersiapkan sumber daya manusia dan menjalin kerja sama dengan perbankan yang memiliki 512 outlet,paling tidak bisa ditingkatkan menjadi 1.000 akhir 2014.

Dengan begitu, bisa dipastikan,pekerja yang akan menerima manfaat pensiun bulanan adalah mereka yang menjadi peserta minimal 15 tahun sementara peserta di bawah itu akan mendapat manfaat langsung tunai.

Memang, kata Elvyn,Peraturan pemerintah tentang Jaminan Pensiun itu saat ini masih dalam tahap pembahasan oleh instansi terkait. Setelah PP tersebut disahkan, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan kampanye secara masif untuk menginfokan kepada pekerja dan perusahaan.

Terlepas dari apapun itu, pemerintah harus memastikan, dengan perluasan cakupan program dan peningkatan kepesertaan,bisa menjangkau pekerja (sustainability ),yang jumlahnya mencapai 114,63 juta pekerja.Bisa memberikan manfaat yang maksimal (adequancy) dengan nilai iuran yang terjangkau (affordability.) bagi semua pihak baik pekerja maupun pemberi pekerja.Jangan sampai kebijakan yang dirancang hanya sebatas retorika tanpa bisa direalisasikan demi  menyejahterakan pekerja. (fitri yetti)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!