Mencari Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Jaminan Pensiun Demi Kesejahteraan Pekerja

JAKARTA (Pos Sore)— Banyak kalangan mengkhawatirkan Program Jaminan Pensiun secara nasional  bakal menambah beban pekerja dan pengusaha di masa datang. Apalagi sebelum program dana pensiun ini dipercayakan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015 sesuai UU BPJS No. 24/2011 tentang BPJS, sudah ada Program Dana Pensiun yang diselenggerakan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) selama dasawarsa ini berjalan.

Tentunya kenyataan ini tak bisa diabaikan begitu saja mengingat banyak pihak yang akan terancam jika pemerintah dan pemangku kepentingan tidak segera melakukan harmonisasi perundang-undangan yang saling menguntungkan dan tidak merugikan satu dengan lainnya Hal ini penting agar program jaminan pensiun sesuai Sistem Jaminan Sosial Nasional bisa berjalan berdampingan secara adil dan mampu dijangkau secara berkesinambungan.

Mengacu pada penyelenggaraan program jaminan pensiun dalam peraturan pelaksanaan yang didelegasikan sesuai Pasal 39 hingga Pasal 42 UU SJSN,mestinya harus diharmonisasikan dengan UU Dana Pensiun (UU No. 11 Tahun 1999) dan UU Ketenagakerjaan (UU Nomor 13 Tahun 2003) dengan ketentuan kepesertaan wajib Program Jaminan Pensiun dalam UU SJSN dan UU BPJS. 

Artinya, dengan harmonisasi ini, nantinya peraturan yang berhubungan dengan jaminan dana bisa diterjemahkan secara tepat dan benar agar tidak menjadi tumpang tindih dan akhirnya memicu konflik di kalangan pemangku kepentingan. Jangan sampai aturan yang ada malah memberatkan pekerja atau pemberi kerja karena tujuan utama adanya program dana pensiun ini bertujuan menyejahterakan pekerja.

Sebelum peraturan ini diterbitkan, tentunya tidak ada salahnya pemerintah mengakomodari sumbang saran pemangku kepentingan. Jangan sampai aturan yang diterbitkan secara tergesa-gesa jusrtu memicu konflik dan akhirnya akan bergulir di Mahkamah Konstitusi jika dianggap pelanggaran dan akhirnya bisa dibatalkan.
 
Asas kebebasan membentuk atau tidak membentuk Dana Pensiun, bersifat sukarela tentunya menjadi acuan harmonisasi program jaminan pensiun di masa tua.  Harus menjadi pertimbangan pemerintah juga bagi perusahaan-perusahaan yang telah membentuk Dana Pensiun bagi karyawannya, baik DPPK atau DPLK tetap dapat melanjutkan programnya sepanjang pemberi kerja dan pekerja sepakat.

Yang tak kalah penting, dengan adanya amanat UU tentang jaminan pensiun yang dipercayakan pada BPJS Ketenagakerjaan,tentunya para pemberi kerja secara bertahap tetap harus memenuhi kewajibannya mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta program jaminan pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan setelah BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi 1 Juli 2015.

Agar program dana pensiun oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak tumpang tindih dan memicu konflik dengan pelaku DPPK dan DPLK,tentunya pemerintah harus mempertegas tidak akan ada pengalihan aset, liabilitas, hak, dan kewajiban Dana Pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan. 

Karena,berdasarkan aturan yang ada tidak ada ketentuan pengalihan dana seperti halnya  pengalihan program pensiun PNS, Prajurit TNI dan Anggota POLRI dari PT Taspen dan PT Asabri kepada BPJS Ketenagakerjaan.Karena, Dana Pensiun karyawan swasta yang telah terhimpun sekitar 160 trilyun rupiah selama 20 tahun tetap menjadi milik 2,7 juta peserta.Agar program berjalan langgeng,akan lebih bijak jika Dana Pensiun tetap dikelola oleh masing-masing badan seperti saat ini berjalan.

Aturan Yang Harus Diharmonisasikan 
 
Perlu digarisbawahi menyangkut harmonisasi aturan dengan UU Ketenagakerjaan, tentunya pemerintah perlu melakukan harmonisasi Program Jaminan Pensiun, dengan  Pasal 167 sesuai UU Ketenagakerjaan,UU SJSN dan UU BPJS tentang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak pekerja/buruh . 

 
Ketua Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Asosiasi Perusahaan Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, malah khawatir bakal terjadi penurunan jumlah pekerja formal secara drastis akibat ketidakmampun pemberi kerja membebayarkan iuran untuk program pensiun. Jika kondisi ini terjadi akhirnya justru mengancam kesuksesan implementasi program jaminan sosial. 
 
Karena, dibanding pekerja informal, jumlah pekerja formal jauh lebih kecil sehingga kurang ideal untuk merealisasikan sistem jaminan sosial nasional seperti yang dirancang pemerintah.Apalgi sepanjang perjalanan sejarah kebijakan ketenagakerjaan ia nilai sangat kaku.bahkan jumlah pekerja fomal yang hanya sekitar 37 persen setiap tahun terus menyusut.

 
“Pemberi kerja harus mencadangkan beban biaya ketenagakerjaan sebesar 35 persen setiap tahun untuk cadangan kenaikan upah minimum dan turunannya. Kenaikan UMP sebesar 15 persen, iuran jaminan sosial 15persen dan cadangan pesangon sebesar 5 persen.Dengan pembengkakan biaya yang terus naik setiap tahun, Haryadi khawatir tak mampu lagi memenuhi keinginan pemerintah dalam meyelenggarakan program dana pensiun kecuali pemerintah bersedia menanggungnya.

 
Pengusaha sendiri pada prinsipnya setuju dan mendukung SJSN. Sayangnya, pemerintah tidak  serius membangun lapangan kerja dan memformalkan pekerja di sektor informal yang jumlahnya sangat besar sekitar 63 persen dari jumlah tenaga kerja yang mencapai 114,63 juta.”

Berkaca atas kekhawatiran ini pula, tentunya pemerintah harus ekstra hati-hati mendesain program jaminan pensiun manfaat pasti.Karena program jaminan sosial yang selama ini dikenal justru dalam bentuk iuran pasti.Jika dana pensiun berazaskan manfaat pasti, tentunya harus ada cadangan fiskal yang besar dan kuat yang bisa menopang dalam jangka panjang agar tidak mengancam perekonomian nasional kelak.

Dengan manfaat pasti yang digadang-gadang operator jaminan sosial selama ini juga dikhawatirkan akan memicu dan menggerus fiskal pemerintah di masa datang. Karena otomaits dengan manfaat pasti tentunya pembayaran klaim dari iuran yang dikoleksi akan membengkak. Justru dalam penyelenggaraan jaminan sosial dihampir banyak negara di dunia sudah mulai meninggalkan model ini dan disubstritusi dengan pola iuran pasti.

Jika pemerintah benar-benar serius menerapkan  program jaminan sosial terutama program dana pensiun,tentunya, pemerintah mendatang harus memikirkan pola yang paling ideal dengan mengamandemen UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dari manfaat pasti menjadi iuran pasti. Termasuk menyingkronkan program Jaminan Pensiun dengan  Jaminan Hari Tua agar keamanan fiskal bisa terjaga.

 

 

Standar ILO Jaminan Pensiun Harus Mampu Menutupi Kebutuhan Dasar

Apa yang menjadi keinginan pemerintah merancang program dana pensiun,pada akhirnya tentu harus mampu menjamin dan menutupi kebutuhan dasar para pensiunan setelah berumur lanjut dan tak bisa bekerja lagi.

Mengutip standar internasional yang ditetapkan Internastional Labour Organisasi (ILO), rakyat yang memasuki usia pensiun idealnya akan berpenghasilan 70 persen–80 persen dari penghasilan bulan terakhir. Nilai ini didapat dari program jaminan pensiun setelah bekerja lebih kurang 35-40 tahun dengan usia pensiun 60-65 tahun. Dengan tingkat penghasilan pensiun (TPP) sebesar 40 persen dari penghasilan bulan terakhir masa kerja diharapkan akan mampu mencukup kebutuhan hidup dasar.

Di Indonesia, standar ini diyakini belum bisa dipenuhi pemerintah sebagai pembuat regulasi mengingat jumlah pekerja formal dan informal yang sangat timpang dan tingkat upah yang diberlakukan pemberi kerja yang masih rendah.

Berdasarkan kenyataan ini, alanglah baiknya perlu dipirkirkan pola jaminan pensiun dalam bentuk wajib maupun sukarela.Dengan program wajib setidaknya mampu memenuhi TPP sebesar 40 persen.  Sisa sekitar 30-40 persen TPP ditutupi dari program sukarela.

Jika ini memungkinkan, maka dengan iuran jaminan pensiun antara 3- 4 persen dari upah,maka TPP Jaminan Pensiun diperkirakan mampu menghasilkan TPP antara 10- 15 persen dari penghasilan terakhir. Sisanya 25-30 persen  TPP) bisa dipenuhi melalui dana JHT dan imbalan pesangon.

Dengan cara ini, pekerja dan pengusaha wajib mengiur sekitar 18 persen yang dibagi menjadi iuran jaminan pensiun 4 persen, iuran jaminan hari tua 6 persen dan  iuran imbalan pesangon sebesar 8 persen.Artinya, baik pemberi kerja maupun pekerja mampu menjangkau pembayaran iuran dan bisa menutupi kebutuhan hidup minimum di masa tua (pension) kelak. (fitri yetti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!