Mahasiswa Diminta Kawal Sistem Pemerintahan Presidential

Minggu, 21 Des 2014

JAKARTA (Pos Sore)– Sistem pemerintahan presidential yang dianut Indonesia tampaknya eksistensinya semakin terusik oleh hiruk pikuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bermarkas di Senayan sana. Perseteruan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) kian memperlihatkan hegemoni kekuatan anggota parlemen.

Adalah benar jumlah anggota lima fraksi yang tergabung dalam KMP, mayoritas di DPR. Lima fraksi lainnya bergabung dalam KIH. Meski akhirnya dua koalisi itu islah dengan sejumlah catatan, toh tetap terlihat saling unjuk kekuatan.

Persoalan ini tampaknya menarik bagi Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) untuk mendiskusikannya. Dikemas dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Maju Mundur Penguatan Sistem Pemerintahan Presidential di Indonesia’, dan menghadirkan pakar politik yang juga peneliti utama dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof (Riset) DR. Ikrar Nusa Bhakti.

“Jika kita melihat apa yang terjadi di DPR saat ini, menunjukkan betapa warisan politik era Demokrasi Parlementer masih begitu kuat walau kita menganut sistem presidensial,” papar Prof. Ikrar dalam diskusi itu, di markas PB PMII, Jakarta, Sabtu (20/12).

securedownload

Persoalan lain yang mengemuka menyusul diundangkannya UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) pada 16 September 2014 dan Tatib DPR yang benar-benar dibuat oleh koalisi mayoritas di parlemen 2009-2014 dan 2014-2019.

UU dan Tatib DPR ini dinilai meluluhlantakkan asas kebersamaan, kekeluargaan, dan keadilan. Jika selama ini keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak atau voting, maka kini berdasarkan ‘kekuatan koalisi’.

Sesungguhnya relasi antara presiden dan DPR amat istimewa. Kedua lembaga itu terdapat hubungan kerja. Tidak akan ada satu pun undang-undang yang lahir tanpa persetujuan bersama presiden dan DPR. DPR dan presiden adalah dua lembaga yang terpisah. Tidak sama seperti Perdana Menteri dan DPR pada sistem parlementer.

“Partai politiklah yang sesungguhnya menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia. Kita harus membantu agar berjalan sesuai koridor. Karena itu, tugas kita bersama meluruskan tugas dan fungsi DPR agar sistem demokrasi kita semakin matang dan sistem presidensial yang kita anut semakin baik,” paparnya.

Karenanya, Ikrar meminta mahasiswa untuk kembali membaca sistem pemerintahan di Indonesia agar dapat mengkritisinya dengan cermat.

Ketua Biro ESDM dan Kajian Strategis PB PMII, Ada Suci Makbullah, mengatakan, diskusi ini bagian dari sikap kritis mahasiswa atas kinerja DPR dan presiden yang baru berjalan beberapa bulan ini.

“Kita tidak akan terlalu keras mengkritisi jika kebijakan yang digulirkan Presiden pro rakyat. Kalau pro rakyat ya kita dukung, kalau tidak ya kita kritisi,” kata pria yang akrab disapa Uchi ini, yang juga ketua panitia FGD.

Begitu pula dengan kinerja parlemen. Sejak disahkannya UU MD3 terlihat DPR berusaha melampui di luar batas kewenangannya. Semisal, akan memberikan sanksi pemecatan kepada menteri yang dinilai tidak kooperatif dengan DPR.

“Ini kewenangan yang kebablasan mengingat menteri itu kan bertanggung jawab kepada presiden bukan kepada DPR,” tandasnya. (tety)