Mendesa Akan Tindak Tegas Perusahaan yang Tak Perhatikan Desa di Sekitarnya

Senin, 19 Jan 2015
salah satu kegiatan CSR

JAKARTA (Pos Sore) — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, akan membentuk tim verifikasi penyaluran dana perusahaan melalui program CSR untuk desa. Tim tersebut akan melakukan survei kebutuhan desa-desa yang berada di sekitar industri.

”Hasilnya, kita akan sinergikan antara kebutuhan desa dengan perusahaan sehingga program CSR bisa dimaksimalkan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan wilayah sekitar perusahaan,” kata mendesa, dalam siaran persnya, di Jakarta, kemarin.

Ia menilai program CSR untuk masyarakat di desa, sangat membantu melengkapi sarana dan penunjang bagi warga desa. Program ini juga bisa dalam bentuk pemberdayaan keterampilan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

“Kondisi masyarakat desa sekitar perusahaan di sektor tambang, kehutanan, dan juga industri cukup memprihatinkan. Kondisi itu, tidak hanya pemerintah yang dibebankan untuk memperhatikan, juga perusahaan punya tanggung jawab untuk daerah sekelilingnya,” ungkapnya.

Marwan mengaku banyak menerima keluhan dari sejumlah desa-desa di sekitar industri yang belum maksimal memberikan bantuan meski tanggung jawab sosial telah diatur dalam pasal 74 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007.

UU ini menyebutkan, setiap perusaan harus menjalankan program corporate social responsibility (CSR) dengan baik sesuai peraturan perundang undangan yang sudah diatur oleh pemerintah. Jika pihak perusahaan tidak menjalankannya dengan baik, maka akan dikenakan sanksi-sanksi. Terkait CSR ini juga diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012.

“Teguran kepada perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan CSR kepada desa akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait lainnya untuk menindaklanjuti hasil tim verifikasi. Tim pasti bekerja secara objektif, tidak sekedar laporan masyarakat, tetapi juga berdasarkan hasil tinjauan di lokasi desa,” katanya.

Misalnya, bila perusahan di bidang migas atau pertambangan yang tak memperhatikan rakyat dengan program CSR, maka akan disampaikan ke Kementerian ESDM untuk mengambil sikap. Jadi, antara pemerintah, masyarakat dan perusahaan, harus bersinergi dengan menjaga hubungan dan kepentingan bersama,” tambahnya.‬ (tety)