16.4 C
New York
02/06/2020
Aktual Ekonomi

3 Menteri Sepakat Ijin UKM Dipermudah

JAKARTA (Pos Sore) – Usaha Mikro dan Kecil terbukti sebagai penopang perekonomian Indonesia. Karenanya, Kementerian Koperasi dan UKM terus menggenjot untuk memberdayakan pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia. Berbagai usaha dilakukan pemerintah agar sektor ini semakin dapat meningkatkan produktivitas usaha. Kurang berkembangnya sektor UKM penyebabkan faktor perijinan.

Menyadari persoalan ini, 3 menteri — Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, dan Menteri Koperasi Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, menantangani nota kesepahaman tentang Pemberian Ijin Usaha Mikro dan Kecil, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jumat, (30/1).

“Pemerintah berjanji perijinan pelaku usaha mikro kecil akan dipermudah dan tidak memerlukan birokrasi yang berbelit, bahkan akan dilakukan pendampingan agar terjadi perluasan pasar dan pertumbuhan usaha mikro kecil. Agar nantinya ada kepastian dalam menjalankan usahanya,” tagas menkop.

Dikatakan, pendampingan dilakukan untuk pertumbuhan, perluasan pasar. Kordinasi akan dilakukan dengan gubernur dan kepala daerah di seluruh Indonesia.

Kepastian usaha itu diharapkan akan mempermudah akses permodalan serta terbukanya lapangan kerja baru di Indonesia. Pengurusan ijin pelaku usaha mikro kecil, cukup dilakukan di tingkat kelurahan dan Kecamatan. Hal ini akan memutus mata rantai perijinan yang selam ini dikenal rumit. “Selembar ijin usaha di kelurahan dan kecamatan, akan diganti dengan kartu ijin usaha mikro oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI),” katanya lagi.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menyatakan, setelah MoU ini akan ditindaklanjuti dengan rencana strategis dan kongkrit serta implementasi kesepakatan di tingkat daerah hingga pasar ASEAN. Sedangkan Menteri Dalam, Negeri Tjahjo Kumolo, memastikan perijinan usaha mikro kecil di kelurahan dan kecamatan hanya membutuhkan waktu maksimal 1 hari.

“Kementerian Dalam Negeri akan mempercepat implementasi di tingkat kelurahan dan kecamatan, agar kepastian usaha tersebut dapat mempercepat kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebagai poros pemerintahan negara, mempercepat MoU ini agar ada paying hukum. Dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat di bawah,” ujarnya.

Menurut Tjahjo, dari sisi perdagangan pelaku usaha mikro kecil, akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, pembinaan akan dikomandoi Kementerian Koperasi dan UKM, serta sektor administrasi untuk mempercepat ijin dilakukan Kementerian Dalam Negeri, dengan dukungan dari asosiasi dan BRI.

“Kami ingin mempercepat perijinan, dimulai dari perencanaan program jangka panjang UKM dengan database Koperasi dan UKM yang selama ini tidak ada,” tegasnya. (tety)

Related posts

Kulonprogo dengan KAKB-nya

Tety Polmasari

Koperasi Siap Belajar Sistem Pengawasan dari Bank Dunia dan OJK

Tety Polmasari

Jangan Buru-buru Utang, Anis: Stop Dulu Proyek ‘Mercu Suar’ Jokowi

Akhir Tanjung

Leave a Comment