14.7 C
New York
02/06/2020
Aktual

Pengawas Ketenagakerjaan Diterjunkan Periksa PPTKIS

JAKARTA (Pos Sore) — Menindaklanjuti instruksi Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dakhiri kepada pegawai pengawas ketenagakejaan untuk melakukan pemeriksaan kepada 34 Perusahaan Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) yang terancam dicabur Surat Ijin Usaha Penempatan (SIUP) TKI, mulai hari ini sebanyak 30 pegawai pengawas diterjunkan untuk melaksanakan instruksi tersebut.

Direktur Pembinaan Pengawasan Norma Kerja Dan jamsostek (PPNKJ) Kemnaker, Nur Asiah, SH kepada Pos Sore mengatakan tim yang diterjunkan itu merupakan tim gabungan pegawai pengawas dari Kementerian dan Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta.

“Tiap tim terdiri dari tiga orang dan akan melakukan berbagai pemeriksaan di PPTKIS yang terancam dicabut SIUPnya,” ujar Nur Asiah.

Dia melanjutkan, materi pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan fisik kantor PPTKIS, Penampungan calon TKI, Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) dan persyaratan administrasi lainnya.

Menaker M Hanif Dakhiri kepada wartawan beberapa waktu lalu mengatakan saat ini tercatat 34 PPTKIS yang terancam pencabutan SIUP karena tidak melakukan Her Registrasi.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah ke-34 PPTKIS itu tidak melakukan Her Registrasi. Untuk itu pemerintah memeriksa PPTKI bersangkutan.

Sebelumnya, pada 2014, Kementerian Ketenagakerjaan telah mencabut ijin operasional 28 Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang selama ini melakukan penempatan TKI ke luar negeri.

Secara umum pelanggaran yang banyak dilakukan dilakukan PPTKIS yang dicabut ijinnya itu adalah memiliki sarana dan prasarana penampungan TKI yang tidak layak misalnya tempat tidur, kamar mandi yang tidak memadai.

Selain itu, pelanggaran yang sering dilakukan PPTKIS yaitu melakukan pengiriman TKI ke negara penempatan yang statusnya masih moratorium seperti Arab Saudi, Kuwait, Yodania dan Suriah

Pelanggaran lainnya adalah pemalsuan sertifikat pelatihan TKI yang seharusnya sesuai peraturan yang ada, melakukan pemalsuan umur calon TKI, hasil rekam medis, dan kelengkapan dokumen diri lainnya yang tidak sesuai dengan data asli dan nyata dari TKI tersebut.

Reyna menambahkan untuk menghindari terulangnya pelanggaran-pelangaran yang dilakukan pimpinan PPTKIS, Menaker Hanif mengeluarkan Permenaker No.24 tahun 2014 tentang perubahan Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan SIUP-PPTKIS. (hasyim)

Berikut Nama-Nama PPTKI
yang akan dipeeriksa

PT ALMAS CORP
PT ASIA PRIMADONA PRATAMA
PT AULIA DUTA PRATAMA
PT BALI DUTA MANDIRI
PT BANU NUSA UTAMA
PT BARAJA GITA PUTRA
PT BINA KARYA WELASTRI
PT BINAJASA ABADI KARYA
PT BINAWAN INTI UTAMA
PT BUDI AGUNG BINATARA
PT CEMERLANG TUNGGAL INTI KARSA
PT CITRA BUANA
PT DIAN BAKTI SETIA
PT ELSA PUTRI INDAH
PT FAUZI PUTRA HIDAYAT
PT GUNAMANDIRI PARIPURNA
PT JAUHARA PERDANA SATU
PT KANZANA ROSSIE
PT KARYANANDA ADI PERTIWI
PT MARINAIO PRIMA SUKSES
PT MEGAH BUANA CITRA MASINDO
PT MILLENIUM MUDA MANDIRI
PT MOTAROHAB PUTRA PERKASA
PT PINANGSIAM KARYA UTAMA
PT PROFILINDO ADI PERDANA
PT PUNDI PUTRA INDOTAMA
PT SAKINAH PYRAMIDA
PT SAMUDERA INDONESIA SHIP MANAGEMENT
PT SATRIA ABDI PERSADA
PT TAFCINDO JASATAMA SEGARA
PT TRIMULTI CITRA BAHARI
PT YASRI
PT YOUMBA BIBA ABADI
PT YOUSEF INDO DAWA

 

Related posts

Ibu Beranak Satu Pengedar Ineks Diamankan Polisi

Tety Polmasari

Menkop Minta Pemda Bangun Banyak Pasar Tradisional

Tety Polmasari

Australia Tetap Memburu Benda Mencurigakan

Tety Polmasari

Leave a Comment