16.4 C
New York
02/06/2020
Aktual

Tangani Penyalahgunaan Narkoba Kemensos Perbanyak IPWL

JAKARTA (Pos Sore) — Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011, Pasal 4, disebutkan lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Karenanya, Kementerian Sosial tengah membuka pendaftaran IPWL untuk penanganan korban narkoba. Pendaftaran bisa dilakukan secara online di www.kemsos.go.id.

“Saat ini, baru ada 105 IPWL yang mendaftar. Karenanya, untuk memperbanyak IPWL ini Kemensos akan meluncurkan rehabilitasi sosial (rehsos) 100 ribu penyalahguna narkotika, insyaallah pada Sabtu (31/1) pagi,” kata mensos .

Dikatakan, IPWL ini nantinya menjadi institusi penyelenggaran rehsos korban penyalahguna narkotika yang dapat direhab dengan standard yang baku melalui akreditasi dari Kementerian Sosial.

“Kemensos siap melakukan rehabilitasi sosial kepada 10 ribu penyalahguna narkotika dari rencana nasional rehabilitasi 100 ribu penyalahguna narkoba,” tandas mensos.

Mensos menyebutkan, syarat untuk menjadi IPWL. Pertama, lembaga kesejahteraan sosial yang sudah berbadan hukum, terdaftar pada instansi sosial setempat, dan direkomendasikan oleh instansi sosial provinsi. Kedua, telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza secara berkelanjutan sekurang-kurangnya 1 tahun.

“Jika ada yang mendaftar dan ternyata belum melaksanakan syarat kedua ini, maka dilatih dulu selama 1 tahun, setelah itu baru diakreditasi,” papar mensos.

Syarat ketiga, memiliki tenaga ahli di bidang ketergantungan narkotika, yaitu pekerja sosial dan konselor adiksi. Keempat, memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standard lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza.

Mensos menandaskan, syarat-syarat ini diperlukan agar penanganan korban narkotika bisa tertangani dengan baik sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tak terjadi.

“IPWL ini bisa menerima korban napza yang melaporkan atas inisiatif sendiri, hasil razia, atau hasil dari keputusan hukum,” ujarnya.

Mensos mengatakan, tidak ada tenggat waktu batas pendaftaran IPWL mengingat jumlah konselor adiksi dan 700 pekerja sosial yang belum memadai untuk mencover 100 ribu penyalahguna narkoba. (tety)

Related posts

Modal Penyertaan Pada Koperasi Harus Segera Diterapkan

Tety Polmasari

IDI: Ketahanan Kesehatan Indonesia Belum Siap Hadapi MEA

Tety Polmasari

Buntut Penggerebekan CV Case Trading, AMPM Demo Dirjen Migas

Tety Polmasari

Leave a Comment