Kemenkop Bentuk Deputi Baru Guna Tuntaskan Masalah Koperasi

Senin, 2 Feb 2015

JAKARTA (Pos Sore) — Kementerian Koperasi dan UKM dalam waktu dekat ini akan membentuk kedeputian baru. Apa nama deputi itu masih dalam penggodogan.

“Mungkin Deputi bidang Pengawasan Koperasi atau Deputi bidang Penyuluhan dan Pengawasan Koperasi. Antara dua nama itu,” katan Sesmenkop UKM, Agus Muharram, di Jakarta, kemarin.

Kedeputian ini, katanya, bertugas memberikan pelatihan, pembinaan, dan penyuluhan kepada anggota koperasi, agar menjadi koperasi yang baik. Lebih diutamakan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Adanya kedeputian ini mengingat banyaknya kasus yang menimpa KSP.

Menurutnya, langkah ini untuk meningkatkan kualitas koperasi agar tak lagi terdengar kabar miring. Terlebih saat ini banyak koperasi yang hanya tinggal papan namanya saja.

“Jumlahnya ribuan. Pastinya belum diketahui karena masih dalam pendataan,” tandasnya.

Agus belum bisa menjelaskan apa masalah yang dihadapi koperasi hingga tinggal papan namanya saja. Berdasarkan kebiasaan, masalah itu muncul karena manajemen koperasi yang tidak benar, hingga kepercayaan anggota terhadap kinerja pengurus yang menipis.

Karena ada masalah ini mau tidak mau, harus ada deputi khusus untuk mengawasi permasalahan tersebut. Rencana tersebut, menurutnya, tidak bertentangan dengan surat edaran Menpan-RB No10/2014 tentang efektivitas dan efisiensi kerja aparatur negara, sebab selain ada rencana penambahan, juga ada rencana penggabungan deputi.

“Justru berkurang, dari 7 deputi menjadi 6 deputi saja. Ini sesuai dengan SE Menpan-RB,” katanya.

Deputi yang sudah ada di Kemenkop dan UKM saat ini adalah Deputi bidang Kelembagaan (untuk memformalkan ukm yang belum berbadan hukum), Deputi bidang Produksi, Deputi bidang Pembiayaan, Deputi bidang Pemasaran, Deputi bidang Pengembangan SDM, Deputi bidang Restrukturisasi Usaha (untuk menyelesaikan masalah pembiayaan dan modal UKM), dan Deputi bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM (untuk melatih anggota koperasi)

“Deputi bidang pengkajian akan dihapus, sementara deputi bidang produksi dan pemasaran digabung,” tegas Agus Muharam, seraya menambahkan, surat untuk kepentingan tersebut, sudah dikirimkan ke Kemenpan-RB.

Pemerintah, lanjutnya, juga tengah mendorong koperasi untuk menggunakan IT dalam proses transaksinya. Bagi koperasi yang sudah melakukan hal ini, pemerintah akan memberikan award kepad koperasi yang benar-benar menggunakan elektronik dalam pembayarannya seperti e-banking, e-money. Award ini agar koperasi semakin melangkah maju.

“Pemerintah tengah menggiatkan Koperasi Tiada Hari Tanpa IT. Dengan begitu diharapkan masyarakat mau berbelanja di koperasi, dan ini akan menjadi bumper di saat diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean. Untuk saat ini memang koperasi belum siap karena belum tentu kebutuhan masyarakat ada di koperasi,” ujarnya.

Ke depan, pihaknya juga berharap setiap propinsi punya koperasi produksi yang kuat. Karenanya, perlunya pengenalan sistem perdagangan internasional kepada koperasi yang tentunya harus dibarengi dengan adanya ijin usaha, sertifkasi, pelatihan, ampuh dalam manajemen dan keuangan, serta adanya standarisasi agar produk-produk koperasi laku. (tety)