DPR Serahkan Nasib BG Kepada Presiden Jokowi

Selasa, 3 Feb 2015
Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang.Foto:Bambang Tri P.

JAKARTA (Pos Sore)– Kasus nasib Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman terus menjadi polemik antara DPR RI, Pemerintah, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum juga memutuskan apakah akan mengganti Komjen BG dengan calon Kapolri yang baru atau tidak, padahal itu menjadi hak prerogatif Presiden RI.

Karena itu, MPR dan DPR meminta agar Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatifnya untuk memutuskan soal Kapolri agar tidak terjadi kekosongan hukum khususnya di internal Polri.

“Soal Kapolri itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden, mau melantik atau tidak kita serahkan pada Presiden. Untuk itu, Presiden tidak perlu diintervensi,” tegas Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta Odang (OSO), Selasa (3/2).

Ketua DPR RI, Setya Novanto malah mengatakan jika DPR RI mendukung apapun keputusan Presiden Jokowi terhadap nasib pelantikan Komjen BG sebagai Kapolri, karena sepenuhnya ada di tangan Presiden RI.

“Saya sudah bersama-sama dengan Pak Jokowi dan telah menyampaikan bahwa DPR menghormati. Selanjutnya menurut UU sudah diserahkan kepada Presiden. Terserah keputusan Presiden,” kata Setya Novanto.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP Golkar itu, Presiden Jokowi sudah mempunyai pertimbangan-pertimbangan, namun untuk pertimbangan agar Komjen BG mundur itu belum pernah dibicarakan dengan DPR RI.Sebelumnya Mensesneg, Pratikno menyebut Komjen Budi bisa mengambil keputusan bijak untuk mundur.

“Tentu saja sangat indah kalau misalnya Pak BG mundur. Itu kan selesai. Kalau tidak mundur, berarti dilema antara politik dan hukum ini harus diselesaikan,” tutur Pratikno.

Empat Februari ini, batas waktu bagi dilantik-tidaknya Komjen BG setelah 20 hari mendapat persetujaun DPR RI sebagaimana UU Polri. Karena itu, apakah kalau tidak dilantik Presiden melanggar UU dan bisa dimakzulkan oleh MPR RI? OSO mengingatkan bahwa pemakzulan itu tidak mudah dan itu bukan ranah-wilayahnya MPR RI, melainkan DPR RI dan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita juga jangan mengurusi apa yang bukan menjadi urusannya, nanti rakyat malah marah. Pagi-pagi kita sudah bicara soal pemakzulan. Pemerintah juga baru 100 hari bekerja. Jadi, jangan cepat-cepat bicara pemakzulan,” demikian OSO. (akhir)

  • Alalan Tanala

    Mundur adalah bijak, kalau tidak mundur berarti tidak bijak, kalau tidak bijak apakah patut menjadi pemimpin..??