1.3 C
New York
27/01/2021
Aktual Gaya Hidup

DPD Minta Laut Jadi Basis Tentukan Anggaran Daerah

JAKARTA, (Pos Sore)– Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau, Djasarmen
mendesak pemerintah dan DPR RI untuk menyesuaikan implementasi anggaran daerah sesuai dengan lyuas wilayah laut.
Menurut Djasarmen, Propinsi Kepulauan Riau (Kepri) neniliki wilayah 252.601 km2 dan 95 persen diantaranya adalah laut. Karena itu, anggaran atau Dana Alokasi Umum(DAU) yang sebelumnya Rp 1,1 triliun harus ditingkatkan sesuai luas wilayah laut.
Apalagi, kata Djasarmen, Kamis (5/2), laut bakal dijadikan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai basis kedaulatan pangan dan poros maritim dunia. Perubahan akan dana transfer daerah itu, kata senator ini, dapat dilakukan melalui proses pembahasan penyusunan dan rumusan APBN-P 2015 yang tengah dibahas di DPR RI.
Dia mengaku bahwa kelautan sudaj lama menjadi ‘anak tiri’ di negara maritim ini. Padahal jika laut sebagai basis kedaulatan pangan dan poros maritim dunia, maka pemerintah harus memperhatikan wilayah laut.
Peningkatan anggaran wilayah laut itu sejalan dengan UU No. 32 tahun 2014 tentang kelautan, pasal 15 (4), maka APBN dan APBD harus selaras. Kalau tidak, dan tetap berpegangan pada rumusan anggaran yang lama, maka harus ada revisi PP No.55 tahun 2005 pasal 40 (3) tentang kebutuhan fiskal atau dana alokasi umum (DAU), karena bertentangan dengan UU No.32 tahun 2014 tentang kelautan, dan UU No.6 tahun 1996 tentang perairan.
“Kalau tidak ada perubahan penganggaran bagi wilayah laut, itu tak adil. Tahun lalu Kepri hanya memperoleh dana transfer daerah Rp 1,1 triliun, jauh berbeda dengan Jambi yang mendapat Rp 1,7 triliun. Padahal, masalah yang dihadapi Kepri jauh lebih kompleks Kepri, maka perlu revisi PP No.55 dan UU Perairan tersebut,” kata dia.
Menurut dia, DPD RI sudah menyurati Presiden Jokowi terkait revisi PP No.55 untuk menerbitkan PP baru yang merumuskan anggaran sesuai luas wilayah laut. Karena itu DPD RI berharap pemerintah melakukan berbagai pendekatan anggaran sesuai dengan visi dan misinya yang akan menjadikan laut sebagai basis kedaulatan pangan dan poros maritime dunia.
“Kalau tidak, maka pemerintah telah mengabaikan maritime dalam arti tidak ada perhatian untuk mengembangkan Indonesia sebagai negara maritime. Terlebih untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritime dunia, sehingga tidak ada gunanya pidato Presiden Jokowi ketika dilantik sebagai Presiden RI,” ungkapnya.
Dengan demikian daerah kepulauan atau berbasis laut seperti NTT, NTB, Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau, harus mendapat perhatian lebih adil dari pemerintah, karena selama ini seperti anak tiri. “Jadi, kita harapkan kedaulatan maritime harus diimplementasikan dalam bentuk anggaran. DPD harus memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan daerah, maka biarlah pemerintah dalam membahas APBN-P 2015 ini ada amunisi untuk memperjuangkan anggaran berbasis maritime,” demikian Djasarmen. (akhir)

Related posts

‘Kebahagiaan Yang Kutahu’ Kupas Peran Hebat Ibu Seimbangkan Karir dan Keluarga

Tety Polmasari

LPDB Ajak Lembaga Keuangan Salurkan Kreditnya Melalui Insyaf

Tety Polmasari

Amin Kelengkapan APD Masih Jadi Masalah Krusial Dalam Penanganan Covid-19

Akhir Tanjung

Leave a Comment