Tak Ganggu Hubungan Bilateral

Indonesia Darurat Narkoba, Bali Nine Layak Dihukum Mati

Senin, 23 Feb 2015

INDONESIA dalam lingkaran narkoba. Ini jelas sungguh berbahaya bagi generasi bangsa. Banyaknya jumlah penduduk Indonesia menjadi pasar potensial bagi pengedar narkoba internasional. Tak heran, jika angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di negeri ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Diprediksi pada 2015 jumlah pengguna narkoba di Indonesia akan mencapai 5,8 juta jiwa.

Itu berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada 2011, yang menunjukan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dimana pada 2015 yang diperkirakan jumlahnya mencapai 5,8 juta jiwa. Bisa saja itu benar adanya. Tahun lalu saja jumlah pengguna narkotika telah mencapai 4,2 juta jiwa!

Peningkatkan jumlah pengguna narkoba jelas mengkhawatirkan karena merangsek ke berbagai kalangan dan beragam usia. Pria, wanita, tua, muda, pelajar, polisi, guru, ibu rumah tangga, tentara, hingga santri-santri. Tak hanya mereka yang tinggal di perkotaan yang menjadi korban barang terlarang itu, mereka yang tinggal di perdesaan, juga tak luput dari incaran pengedar barang haram itu, yang dikemasnya menarik.

“Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini telah mencapai tingkat yang sangat. memprihatinkan,” sebut Direktur TPUL, Jaksa Agung Muda Tingkat Pidana Umum Kejagung RI Ahmad Djainuri.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak hanya mengandalkan upaya penegakan hukum tetapi harus diimbangi dengan upaya pengurangan permintaan. Pemberian hukuman pidana penjara atau kriminalisasi pencandu dan korban penyalahgunaan narkoba bukanlah merupakan solusi satu-satunya.

“Kriminalisasi bukanlah akar permasalahan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan praktek kriminalisasi penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

Maka adalah wajar jika Presiden Joko Widodo mengabaikan permohonan grasi dua bandar narkoba asal Australia yang dikenal sebagai geng Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Jokowi rupanya sangat menyadari Indonesia berada dalam bahaya peredaran narkoba. Jika diberikan grasi, dikhawatirkan si pelaku mengulangi perbuatannya. Karenanya, Presiden Jokowi justru dengan tegas menolak segala bentuk grasi atau amnesti kepada

Meski PM Australia, Tony Abbot dan Sekjen PBB Ban Ki Moon sudah memintanya agar membatalkan hukuman mati terhadap kedua bandar narkoba yang menyelundupkan 8,3 kg heroin lewat Bali tersebut. Jokowi tetap bersikukuh menolak permintaan pimpinan dunia itu meski kelak mendapat sorotan tajam dari dunia. Meski juga nantinya wisatawan Australia yang berkunjung ke Indonesia menurun. Atau kemungkinan terburuk, memburuknya hubungan diplomatik kedua negara tetangga tersebut.

Sebagaimana yang digambarkan Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, bahwa hubungan dua negara sekarang ini menjadi tegang menyusul ketegasan pemerintah kita yang tidak sedikit pun memberikan ampunan terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

“Saya pikir orang-orang Australia akan menunjukkan ketidaksetujuan mereka dalam aksi ini. Termasuk dengan membuat keputusan tentang di mana mereka ingin liburan,” ancamnya. Komentar pedas Bishop ini memberi sinyal pemerintah Australia sudah terkesan patah arang menyelamatkan dua Bali Nine itu.

Apa yang dilakukan Kepala Negara kita ini terus mendapatkan dukungan dari masyarakat. Ini adalah bentuk perlindungan negara atas keselamatan dan kenyamanan dari bahayanya efek mengonsumsi narkoba. Jadi, adalah sangat pantas jika masyarakat mendukung langkah Presiden Jokowi.

Jaksa Agung HM Prasetyo juga sudah menegaskan, hukuman mati gelombang kedua terhadap terpidana kasus narkoba tetap akan dijalankan, termasuk terhadap dua warga negara Australia yang dikenal dalam kasus Bali Nine. Pada gelombang pertama, telah dieksekusi enam terpidana mati kasus narkoba, dua di antaranya warga negara Belanda dan Brasil, yang berakibat memburuknya hubungan diplomatik dengan kedua negara tersebut.

Meski banyak pihak yang mengkhawatirkan memburuknya kedua negara, namun Kementerian Luar Negeri Indonesia mempertegas, hukuman mati yang dijatuhkan kepada warga negara Australia kelahiran 1981, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, dalam kasus kepemilikan narkoba, tidak akan mengganggu hubungan bilateral kedua negara.

“Sudah jelas ya yang disampaikan oleh PM Abbott bahwa hal ini tidak mengganggu hubungan bilateral karena Australia juga mengerti ini dalam koridor hukum nasional Indonesia,” jelas Arrmanatha

Apa yang dilakukan pemerintahan Australia sesuatu yang wajar dan bisa dimaklumi. Setiap negara yang warganya terancam hukuman apapun di suatu negara, berhak untuk melakukan perlindungan. Namun ia menuturkan, dalam kasus hukuman mati ini, publik dan masyarakat internasional harus melihat konteksnya.

“Menjadi kewajiban semua pemerintah di dunia, termasuk Indonesia, untuk melindungi warganya. Kita menghargai langkah-langkah yang diambil negara sahabat untuk melindungi warganya. Tapi kita harus lihat konteksnya, hukuman mati ini adalah penegakan hukum. Seluruh tahapan hukum telah dilalui. Kita sudah menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. Ini bukan dalam konteks diplomatic incidents,” tandasnya.

Dalam Perjanjian Internasional yang mengatur Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pasal 6, hukuman mati layak dijatuhkan jika menyangkut kejahatan keji. “Penyalahgunaan narkoba adalah kejahatan yang sangat serius. Ada sekitar 40-50 orang meninggal tiap harinya karena narkoba. Yang paling mengkhawatirkan Indonesia, prosentase ketergantungan terbesar terdapat pada anak-anak berusia 8-19 tahun,” urai juru bicara Kemenlu ini.

Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Arwani Faisal, termasuk pihak yang mendukung hukuman mati yang dijatuhkan kepada gembong narkoba Bali Nine. Ia beralasan, kejahatan pengedar narkoba merugikan banyak orang.

“Narkoba itu merusak kehidupan masyrakat umum. Makanya pelakunya pantas dihukum mati,” tandasnya.

Arwani menyatakan, kondisi peredaran narkoba di masyarakat sangat memprihatinkan. Banyak anak muda yang terkena jeratan candu narkoba dan sulit melepaskan diri. Maka, pemerintah dan penegak hukum dalam Islam wajib hukumnya berlaku tegas. Mereka harus dihukum mati untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia dari jeratan narkoba.

Pemerintah Indonesia sudah memutuskan menghukum mati dua pengedar narkoba, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Pada 2006, mereka memimpin penyelundupan 8,3 kilogram heroin ke Bali bersama tujuh anak buahnya, sehingga kelompok itu disebut Bali Nine.

Kini keduanya tengah menanti detik-detik hidup terakhir mereka. (Tety Polmasari)