24.1 C
New York
09/07/2020
Aktual

Ajukan PK, KPK Dinilai Tidak Tepat

JAKARTA (Pos Sore) — Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terkait hasil sidang praperadilan Komjen BG kepada Mahkamah Agung dinilai tidak tepat. Alasannya, materi PK hanya terbatas pada materi pokok perkara dan bukan pada materi sangkaan tersangka.

“Yang lalu itu praperadilan dengan materi sangkaan tersangka, sedangkan PK itu ranahnya di pengadilan dengan materi terbatas pada pokok perkara,” jelas Prof. Muzzakir, pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, di Jakarta, kemarin.

Muzzakir menilai hasil praperadilan yang telah memutuskan Komjen BG bukan sebagai tersangka seperti yang disangkakan KPK, menjadi preseden baik pada dunia penegak hukum di Indonesia.

“Saya objektif menilai. Mencuatnya hasil praperadilan itu bagi saya sebagai seorang akademisi, adalah hal positif bagi masyarakat agar melek hukum.”

Artinya, KPK ke depan harus hati-hati dan bekerja lebih baik lagi dalam menjalankan mekanisme hukum guna menetapkan calon tersangka korupsi. Ini ujian bagi KPK dan ke depan harus sinergi dengan penegak hukum lainnya.

Sementara itu, Prof. Gede Panca, pakar hukum pidana dari Universitas Padjajaran Bandung, menilai upaya PK yang dilakukan KPK terkait hasil praperadilan yang membatalkan status tersangka BG tidak melihat duduk persoalan secara komprehensif dan objektif.

“Begini ya, saya ini akademisi di bidang hukum. Saya tidak membela siapapun. Saya hanya ingin mengingatkan secara Kitab Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, langkah PK yang dilakukan KPK itu adalah langkah hukum yang luar biasa, karena Hakim Sarpin telah memutuskan, hasilnya final dan mengikat,” tandasnya.

Artinya, lanjut Gede Panca, PK yang diajukan ke MA itu bisa dikatakan sia-sia, karena secara subtansial putusan, MA ataupun Komisi Yudistial (KY) secara hukum tidak bisa mengintervensi putusan final hakim yang keputusannya itu dilindungi Undang-undang.

Gede Panca yang juga ahli hukum administrasi turut menilai keobjektifan hakim Sarpin. “Hakim Sarpin telah bersikap netral dan obyektif dengan memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon mempertahankan maupun menyangkal gugatan. Jadi Hakim sudah bersikap equal dan balance sehingga mencerminkan due process of law,” katanya.

Seperti diketahui kasasi atau pembatalan atas keputusan Pengadilan yang diajukan KPK telah ditolak PN Jaksel pada Jumat (27/2) terkait hasil sidang praperadilan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. Atas keputusan ini KPK berencana untuk mengajukan Peninjauan Kembali atau (PK) kepada Mahkamah Agung. (tety)

Related posts

Kota Bandung Butuh 4 Jembatan Layang

Tety Polmasari

Komponen Otomotif Potensi Pasar yang Besar Bagi UKM

Tety Polmasari

Kemenkop Siap Sinergikan Program Mentoring Perempuan Pengusaha UMKM dengan Stakeholder

Tety Polmasari

Leave a Comment