DPR: Presiden Jokowi Harus Copot Yasonna Laoly

Kamis, 2 Apr 2015

JAKARTA, (Pos Sore)– Yasonna Laoly tidak cakap dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pemerintahan Joko Widodo Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Itu dibuktikan dengan putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap pemberlakukan SK Menkum HAM Yasona Laoly terkait kisruh kepengurusan Partai Golkar dan PPP.Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan, putusan PTUN yang menunda pemberlakuan SK Menkumham itu sebagai tanda Yasonna sebagai Menkumham bermasalah dan karena itu Jokowi harus copot yang bersangkutan sebagai Menkum HAM. “Jadi, yang patut menjadi pembelajaran adalah 2 SK Menkum HAM terhadap partai politik bermasalah. Ini menunjukkan bahwa Menkumham Yasonna Laoly tidak punya kapasitas dan kapabilitas sebagai menteri hukum,” kata Fadli Zon, Kamis (2/4).
Pimpinan DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat ini minta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Yasonna. “Menteri kok hanya membuat gaduh politik Indonesia. Saya himbau Jokowi mengevaluasi karena ini hanya menjadi Menkumham yang menghasilkan kegaduhan politik. Sudah dua kali mengeluarkan keputusan, dua-duanya salah,” kata dia.Kedua putusan Yasona lebih daripada memalukan. Karena itu dia mendorong agar Jokowi melakukan reshuffle (merombak) kabinet. “Menkumham ini membuat keputusan saja salah, apalagi membuat yang lain-lain. Karena itu segera buat evaluasi dan copot Menkumham itu.”Hari sebelumnya (Rabu 1/4) PTUN memutuskan putusan sela yang menunda pemberlakuan SK Menkumham terkait pengesahan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Sebelumnya, hakim PTUN yang sama yaitu Teguh Satya Bakti juga membatalkan SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan PPP Romahurmuziy. (akhir)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015