DPR: Presiden Jokowi Harus Copot Yasonna Laoly

Kamis, 2 Apr 2015

JAKARTA, (Pos Sore)– Yasonna Laoly tidak cakap dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pemerintahan Joko Widodo Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Itu dibuktikan dengan putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap pemberlakukan SK Menkum HAM Yasona Laoly terkait kisruh kepengurusan Partai Golkar dan PPP.Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan, putusan PTUN yang menunda pemberlakuan SK Menkumham itu sebagai tanda Yasonna sebagai Menkumham bermasalah dan karena itu Jokowi harus copot yang bersangkutan sebagai Menkum HAM. “Jadi, yang patut menjadi pembelajaran adalah 2 SK Menkum HAM terhadap partai politik bermasalah. Ini menunjukkan bahwa Menkumham Yasonna Laoly tidak punya kapasitas dan kapabilitas sebagai menteri hukum,” kata Fadli Zon, Kamis (2/4).
Pimpinan DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat ini minta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Yasonna. “Menteri kok hanya membuat gaduh politik Indonesia. Saya himbau Jokowi mengevaluasi karena ini hanya menjadi Menkumham yang menghasilkan kegaduhan politik. Sudah dua kali mengeluarkan keputusan, dua-duanya salah,” kata dia.Kedua putusan Yasona lebih daripada memalukan. Karena itu dia mendorong agar Jokowi melakukan reshuffle (merombak) kabinet. “Menkumham ini membuat keputusan saja salah, apalagi membuat yang lain-lain. Karena itu segera buat evaluasi dan copot Menkumham itu.”Hari sebelumnya (Rabu 1/4) PTUN memutuskan putusan sela yang menunda pemberlakuan SK Menkumham terkait pengesahan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Sebelumnya, hakim PTUN yang sama yaitu Teguh Satya Bakti juga membatalkan SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan PPP Romahurmuziy. (akhir)