Fraksi PKB Berharap Kemenag Efisienkan Biaya Haji (BPIH)

Kamis, 16 Apr 2015
Diskusi Publik Menuju Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji yang digelar di Gedung DPR RI, Rabu (15/4). Ketua Fraksi PKB Helmy Faisal Zaini berbincang dengan mantan Dirjen Haji dan Umroh Anggito Abimanyu.

JAKARTA (Pos Sore) – Fraksi PKB di DPR RI akan mengkaji masalah kemampuan (istitho’ah) dalam menunaikan ibadah haji, karena penyelenggaraan ibadah haji selama ini justru banyak menggunakan uang dari calon jamaah haji yang belum berangkat. Uang itu terkumpul di bank-bank penerima setoran dana haji, dan atau yang ada di Dana Abadi Haji (DAH) yang mencapai triliunan rupiah.

“FPKB berharap Kementerian Agama (Kemenag) RI bersama DPR RI ke depan benar-benar mampu melakukan efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Baik melalui penghematan transportasi, catering, pemondokan dan lain-lain. Dan, yang terpenting lagi jangan sampai pemberangkatan haji itu menggunakan uang calon jamaah haji. Sebab, dalam pandangan hukum Islam, itu haram karena berarti tidak mampu. Inilah yang akan kita kaji lagi,” tegas anggota Komisi VIII DPR RI FPKB KH. Maman Imanulhaq dalam diskusi publik ‘Menuju Akuntabilitas Pengelolaan
Dana Haji’

Diskusi menghadirkan juga Ketua FPKB DPR, A. Helmy Faishal Zaeni, Waketum Asosiasi Bina Ibadah Haji dan Umroh (ASBHU-PBNU) KH. Hafidz Taftazani, dan mantan Dirjen Haji dan Umroh Kemenag RI Anggito Abimanyu di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (15/4).

Karena itu kata Maman, FPKB akan mengkaji akan mengkaji lebih dalam pelaksanaan ibadah haji ini secara substansial, sesuai ajaran Islam agar secara subtansial dan teknis penyelenggaraan ibadah haji tersebut akan lebih efisien, tidak melanggar ketentuan kemampuan haji yang telah ditentukan agama Islam, dan bisa berjalan dengan benar, baik, dan mendapat kemabruran dari Allah SWT.

“Ke depan agar lebih efisien, hemat dan tidak membebani umat Islam itu sendiri,” ujarnya. (Bambang Tri P).