Pilkada Serentak, Kemenristek Dikti dan KPU Cegah Penggunaan Ijazah Palsu

Kamis, 30 Jul 2015

palsu

JAKARTA (Pos Sore) – Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penyelenggaran Pilkada serentak di 269 daerah pada tahun ini. Kemenristek Dikti yang dipimpin Muhammad Nasir itu akan ikut memverifikasi ijazah calon kepala daerah untuk mencegah penggunaan ijazah palsu.

“MoU ini upaya bagaimana melakukan akuntabilitas yang terkait dengan verifikasi yang diperoleh oleh para calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan walikota, wakil walikota,” kata menristek usai penandatanganan MoU yang ditandatangani dirinya dan Ketua KPU Husni Kamil Malik, di gedung KPU, Kamis (30/7).

Kerjasama itu dilakukan terkait penggunaan ijazah oleh calon kepala daerah, bukan dalam hal ijazah sebagai persyaratan calon. Melainkan penggunaan gelarnya. Syarat calon kepala daerah adalah pendidikan minimal setingkat SMA.

“Jadi jika diketahui calon kepala daerah mencantumkan gelar strata dalam pencalonan ke KPU, Kemenristek Dikti akan memverifikasi kebenaran gelar itu. Sering terjadi yang dilakukan calon hanya diverifikasi mereka lulusnya saja, sementara kami melihat ada beberapa kampus yang program studinya belum dapat izin Kemenristek Dikti, atau lembaganya belum dapat izin,” tegasnya.

Selain melalui mekanisme verifikasi, Kemenristek Dikti juga menerima masukan dari masyarakat. Ditargetkan proses verifikasi itu hanya berlangsung selama seminggu untuk kemudian hasilnya diserahkan ke KPU.

“Kita bisa lihat universitas mana, program studinya apa, lulusnya tahun berapa, berapa jumlah SkS yang dihasilkan. Tercantum semuanya. Kalau iya, kami cari bukti dan status kelembagaan tersebut. Kalau semua oke, dia verified,” ucapnya yang mengaku ‘sweeping’ ijasah palsu mendapat dukungan Bappenas, Kementerian PAN-RB, Jaksa Agung, serta Kemenkum HAM.

Ketua KPU, Husni Kamil Malik menyatakan, salah satu hal penting terkait ijazah dalam pemilihan kepala daerah adalah memastikan calon kepala daerah itu telah menyandang gelar akademis. Pelampiran ijazah sangat penting untuk memastikan calon kepala daerah memberikan data pribadinya secara benar.

“Saya permah mendapati ijazah yang asli namun ternyata palsu. Kepala dinas setempat tidak mau menyatakan dokumen tersebut asli atau palsu karena takut digugat,” tutur Husni.

Pihaknya berharap Kemenristek Dikti tidak takut menghadapi gugatan hukum para calon kepala daerah yang terbukti menggunakan ijazah palsu. Kalau menggunakan ijazah palsu, dan menggunakan gelar akademik, berarti dia tidak mengatakan apa yang benar akan dirinya. Hal ini bisa dibawa ke ranah pidana, bisa memengaruhi pencalonan.

Husni mengatakan, memberi keterangan tidak benar merupakan pelanggaran undang-undang yang dapat dikenai sanksi pidana. KPU menyatakan siap mendukung bila Kemenristek Dikti akan melanjutkan program pemeriksaan calon. (tety)