Payung Hukum Ibadah Haji Indonesia Lemah

Selasa, 11 Agu 2015

JAKARTA (Pos Sore)– Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Deding Ishak mengakui payung hukum dan aturan mengenai penyelenggaraan ibadah haji Indonesia masih lemah. Karena itu, pemerintah harus terus berusaha untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji.

“Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Karena itu, jumlah haji Indonesia setiap tahunnya juga paling banyak dibanduing negara-negara lainnya,” kata Dading, dalam Forum Legislasi bersama imam besar Mesjid Istiqlal, Ali Mustafa Yaqub, Selasa (11/8).

Deding menegaskan, pelayanan haji adalah hak setiap warga negara, umat, dan bangsa. Selain itu, amanah dari pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. “Nah, umum ini secara keseluruhannya termasuk umat Islam,” ujarnya.

DPR sendiri diakuinya mengapresiasi komitmen pemerintah, namun harus objektif bahwa masih ada celah yang jika tidak diatasi akan menjadi masalah akut bagi bangsa. Menurutnya, masih ada tugas lain yang perlu diselesaikan oleh pemerintah, terkait dengan pelayanan haji.

“Setiap tahunnya, animo warga untuk melaksanakan haji semakin besar. Ini seharusnya berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah,” ujar Deding. Lagi-lagi, ia pun mengakui bahwa selama ini pemerintah masih sering kecolongan.

Dikatakan, perubahan UU Nomor 13 Tahun 2008 harus meliputi berbagai aspek. “Pertama, dari sisi kelembagaannya dan kemudian tata kelolanya, agar penyelenggaraan ibadah haji ini dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah,” demikian Deding. (akhir)