4.7 C
New York
01/11/2020
Aktual

Pemerintah Jangan Bohongi Rakyat

JAKARTA (Pos Sore)— Pemerintah jangan membohongi rakyat soal kondisi perekonomian Indonesia yang tengah terpuruk akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Pemerintah seharusnya mengatakan kepada rakyat sejujurnya bagaimana kondisi perekonomian Indonesia beberapa bulan belakangan ini.

“Tidak baik menyuguhi rakyat dengan citra yang tak sesuai dengan realitas. Kita sudah pada ambang krisis. Pemerintah juga tak boleh merasa pede dan hanya mengedepankan pencitraan. Nanti hanya akan menuju krisis. Ini tidak boleh dianggap enteng,” kata Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, Senin (31/8).

Menurut dia, pemerintah yang berkuasa saat ini tidak perlu malu belajar dari pemerintahan sebelumnya untuk mengatasi bagaimana cara mengatasi perekonomian Indonesia yang semakin sulit belakangan ini.

Namun, Agus Hermanto berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran kabinet yang dipimpinnya dapat mencari jalan keluar untuk mengatasi kondisi ekonomi Indonesia yang semakin menyulitkan rakyat.

“Pemerintah harus didorong melakukan perbaikan ekonomi sehingga rakyat tidak semakin susah,” kata dia.

Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukriyanto mengatakan, pemerintah harus melihat situasi objektif yang terjadi di masyarakat belakangan ini.

Menurut dia, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang membuat daya beli masyarakat juga melemah. Selain itu, sektor reel juga tertekan yang mengakibatkan gelombang pemutusan hubungan kerja di depan mata para buruh.

“Harga-harga meningkat, rupiah terus melemah, pelaku bisnis menghadapi kecemasan, pengusaha mulai menahan investasi, dan masyarakat sudah mulai tidak puas,” kata Didik.

Dijelaskan, kebijakan alokasi anggaran untuk infrastruktur yang tidak berimbang. Sebab, akan menambah laju pertumbuhan ekonomi riil yang melambat karena infrastruktur berbasis proyek jangka panjang.

“Perlu juga didorong untuk jangka pendek dan menengahnya. Untuk itu, pemerintah harus melakukan stabilisasi harga. Juga menstimulasi pertumbuhan. Pencegahan PHK, kebijakan pajak yang tepat dan pemberian insentif kepada perusahaan khususnya yang hampir kolaps. Jangan terjadi rush pembelian dolar,” jelas dia.

Untuk itu, pemerintah harus hentikan janji-janji yang membuat pasar tidak nyaman. “Dan yang terakhir pastikan Presiden dan pemerintah punya solusi dan kebijakan yang tepat serta tahu prioritas,” demikian Didik. (akhir)

Related posts

Junaidi: KEM-PPKF 2021 Butuh Penajaman Dalam Upaya Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

Akhir Tanjung

Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan, Penghapusan PBB Demi Kesejahteraan Rakyat

Tety Polmasari

Remaja 17 Tahun yang Tusuk Pemotor Ditangkap

Tety Polmasari

Leave a Comment