Kemenkop Siapkan Rp12,5 M untuk 5000 Akta Koperasi Gratis

Jumat, 4 Sep 2015

JAKARTA (Pos Sore) — Kementerian Koperasi dan UKM menyiapkan anggaran sebesar Rp12,5 miliar untuk pembuatan akta koperasi bagi 5000 koperasi. Ini artinya, para usaha mikro yang ingin mendirikan koperasi tidak dikenakan biaya saat mengurus akta koperasi di notaris.

“Biaya membuat akta sendiri Rp2,5 juta per koperasi. Karena Kemenkop UKM sudah menjalin kerjasama dengan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), maka pembuatan akta oleh pelaku usaha mikro tidak dikenakan biaya, alias gratis,” kata Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop UKM, Setyo Heriyanto, di Jakarta, Jumat (4/9).

Ia mengatakan, fasilitas kemudahan mendirikan koperasi ini akan sangat membantu masyarakat yang akan mendirikan koperasi. Agar semangat koperasi tumbuh lagi dan membuat usaha mikro bergeliat. Yang pada akhirnya, semakin banyak pelaku usaha mikro mendirikan koperasi.

“Koperasi itu kan memberikan manfaat yang besar untuk menggerakkan roda pereknomian di tengah-tengah masyarakat,” tambahnya.

Ia mengungkapkan, selama ini pelaku usaha kecil kerap kesulitan modal dalam mengembangkan bisnisnya. Keadaan semakin sulit karena sukar memperoleh pinjaman modal dari bank. Untuk mengantipasinya, para pelaku usaha kecil ini membentuk koperasi.

“Dengan begitu, kelompok usaha bersama atau kube yang sudah mantap itu harus ditingkatkan menjadi koperasi agar statusnya tidak paguyuban terus. Harus bisa ke luar dari zona paguyubanannya agar benar-benar menjadi ekonomi rakyat,” tambahnya.

Karena itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi tentang pembuatan akta koperasi secara gratis ini. Baik kepada pelaku usaha mikro, pemerintah daerah, dinas koperasi setempat, dan anggota INI di seluruh wilayah Indonesia.

“Dari 5000 koperasi yang ditargetkan, baru 179 yang mendaftar. Anggaran yang disediakan ini hingga batas akhir anggaran, pada awal Desember tahun ini,” ujarnya.

Pembuatan akta gratis ini tidak semata-mata untuk menumbuhsuburkan koperasi sebagai ekonomi rakyat. Harapan lainnya, agar pelaku usaha mikro menjadi lebih aware dengan perjanjian perdata yang membutuhkan legalitas.

Koperasi usaha kecil yang tumbuh di Indonesia berdasarkan catatan saat ini mencapai 200.000 unit atau per desa ada 3 koperasi. Namun, diperkirakan hanya 40.000 unit saja yang aktif. Bahkan sekitar 4521 koperasi dibubarkan. (tety)