18.4 C
New York
21/04/2021
Aktual

Uji Materi UU Nakes Hadirkan 3 Saksi Ahli Pada Sidang 15 September

Tanah Abang-20150907-00357

    Mantan Ketua KKI, Prof.dr. Menaldi Rasmin, Sp.P(K) (kiri) dan pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Indah Suksmaningsih (kedua dari kanan) ikut memberikan pandangan terkait UU Tenaga Kesehatan

JAKARTA (Pos Sore) – Permohonan uji materi UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dimentahkan oleh DPR dan Presiden yang diwakili utusan Kementerian kesehatan dan Kementerian Hukum HAM dalam sidang kedua pada Rabu (2/9) di Mahkamah Konstitusi.

Dalam pandangan DPR dan Kemenkes, menyimpulkan tidak terjadi over mandatory dari UU Tenaga Kesehatan. Keduanya lantas meminta majelis hakim konstitusi untuk menolak permohonan dari pemohon.

Meski demikian, PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), PB Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) tidak patah semangat. Pihak-pihak ini tetap akan mengajukan permohonan uji materi UU tersebut pada 15 September 2015.

“Kami sudah mempersiapkan saksi ahli, yaitu Ketua KKI sebelumnya, Prof.dr. Menaldi Rasmin, Sp.P(K), Prof. Leica Marzuki ahli tata negara dari Universitas Makassar, dan Prof. Satrio Soemantri Brojonegoro mantan Dirjen Pendidikan Tinggi,” kata Ketua KKI, Prof. Dr. dr. Bambang Supriyanto, Sp.A, di kantor PB IDI, Jakarta, Senin (7/9).

Bambang menuturkan, pengajuan uji materi UU Tenaga Kesehatan, bukan semata-mata untuk ‘melawan hukum’ tetapi melainkan lebih kepada upaya melindungi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terlindungi.

Menurutnya, jika langkah ini juga tidak diindahkan oleh negara, berarti ini menjadi bencana pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Dokter adalah profesi paling berani membawa publik untuk mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap tindakan dokter. Jangan sampai undang-undang tersebut menghapuskan peran publik dalam mengawasi profesi, apapun itu profesinya,” tegasnya.

Sementara, nantinya ketika Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) terbentuk, maka peran publik ditiadakan. Yang mengawasi justru perwakilan dari para konsil, misalnya Konsil Kedokteran, Konsil Kedokteran Gigi, Konsil Kebidanan, Konsil Keperawatan, Konsil Kefarmasian, dan Konsil Pengobatan Non Medis.

“Ini kan sama saja jeruk makan jeruk. Ya apa yang mau diawasi. Masing-masing tenaga kesehatan itu yang mengawasi ya konsil masing-masing. Apakah ini tidak akan menimbulkan konflik dalam cara penangan kesehatan terhadap pasien antara tenaga medis dengan tenaga kesehatan,” tukasnya.

Karenanya, ia menegaskan kembali, penghapusan KKI jelas sangat merugikan karena fungsi menjaga kompetensi tenaga medis hilang. Hanya KKI yang diakui sebagai lembaga negara dan memiliki wewenang sebagai badan legulator (regulatory authority). Sementara KTKI hanya sebagai koordinasi.

Ketua Umum PB IDI, Dr. Zaenal Abidin, SH, MH, berpendapat tak adanya fungsi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) setelah nanti KTKI akan menimbulkan ketidakpercayaan publik atas pelayanan yang diberikan tenaga medis.

“MKDKI itu semacam tempat pengaduan masyarakat atas pelanggaran disiplin dokter. Lembaga ini yang mengawal norma disiplin tenaga medis. Nanti masyarakat akan mengadu ke siapa, sementara KTKI menghapuskan fungsi MKDKI,” tandasnya.

Pihaknya, kata Zaenal, tidak melarang pemerintah membuat undang-undang untuk tenaga kesehatan lainnya. Namun, untuk profesi kedokteran sudah banyak diatur oleh undang-undang. Di antaranya, UU Kesehatan, UU Praktik kedokteran, dan UU Pendidikan Kedokteran.

“Pemerintah boleh saja mengatur dokter sebagai tenaga kesehatan, mengatur penempatannya, mengatur jabatannya, tetapi untuk mengatur dokter sebagai profesi, ya dokter itu sendiri, yang mengatur kompetensinya,” tandasnya.

Zaenal menegaskan, di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini, mutu layanan kesehatan menjadi prioritas dalam perbaikan sistem kesehatan di Indonesia. Dalam proses perbaikan ini, keterlibatan dari organisasi profesi dan KKI sangat besar untuk menjami mutu layanan berdasarkan standar profesi.

“Gambaran dari peran besar organisasi profesi, KKI dan bahkan unsur masyrakat untuk bersama menghadirkan pelayanan kedokteran yang bermutu tercantum di dalam UU No. 29 tahun 2001 tentang Praktik Kedokteran,” tandasnya. (tety)

Related posts

Adara Ungkap Realita Kepedihan Bangsa Palestina

Tety Polmasari

BEM UI Ajak Masyarakat Terus Kawal Supremasi Sipil

Tety Polmasari

30-31 Oktober 2016, Ditjen Pendis Gelar Festival dan Kompetisi Robotik

Tety Polmasari

Leave a Comment