Asippindo Dorong Terbentuknya Lembaga Pemeringkatan UMKMK

JAKARTA (Pos Sore) – Assosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) mendukung terbentuknya lembaga pemeringkatan UMKM. Keberadaan lembaga ini diharapkan bisa menjadi jalan ke luar bagi UMKMK yang kerap menemui kendala mengakses kredit.

“Nantinya, para pelaku UMKMK yang membutuhkan modal bisa mendaftarkan diri pada lembaga pemeringkat ini,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Firdaus Djaelani, di Jakarta, Senin (28/9).

Dia menambahkan, berdasarkan pemeringkatan UMKM ini dapat diketahui berapa total kredit maksimal yang bisa diperoleh. Dalam hitungan jam, kredit dapat diterima pelaku UMKM.

Lembaga rating ini disiapkan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia yang bekerja sama dengan Kadin dan OJK. Lembaga ini diharapkan terbentuk sebelum akhir tahun ini.

Ketua Asippindo Diding S Anwar jelas mendukung terbentuknya lembaga ini. Pihaknya melakukan sejumlah persiapan. Berbagai focuss group discussion pun genjcar dilakukan dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan.

Dengan adanya FGD ini diharapkan dapat mempercepat pembentukan lembaga pemeringkatan yang pada muraanya meminimalisasi kesenjangan informasi antara UMKM dan pemberi kredit, dalam hal ini perbankan dan non perbankan.

“Sehingga dapat memperluas akses keuangan pada UMKM,” kata Diding S Anwar yang juga menjabat Direktur Utama Perum Jamkrindo, di Jakarta, Senin (28/9).

Menurutnya, gap informasi antara UMKMK dan lembaga keuangan memang kerap menjadi penyebab industri keuangan enggan menyalurkan kreditnya di sektor ini. Padahal sebagai kumpulan dari perusahaan penjaminan, Asippindo mempunyai modal untuk menjamin sekitar Rp100 triliun kredit yang dikucurkan industri keuangan di berbagai sektor.

“Karena itu, Asippindo cukup berkepentingan dalam urusan lembaga ini,” tambahnya.

Selain karena core bisnis utama perusahaan penjaminan adalah menjamin kredit UMKMK, urusan lembaga pemeringkatan menjadi semakin penting karena pemerintah pada Agustus lalu meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat.

“Yang kami khawatirkan sebanyak Rp30 triliun dana KUR yang akan dikucurkan pemerintah tidak habis terserap hingga akhir tahun mengingat kendala terkait data UMKMK,” tegasnya. (tety)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!