Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding

Keberadaan Gudang Meresahkan Warga

Kamis, 8 Okt 2015
Keberadaan truk pengangkut bahan bangunan yang meresahkan warga

TASIKMALAYA (Pos Sore) — Disinyalir melanggar Perda No 4 tentang Tata Ruang Kota Tasikmakaya tahun 2012, tiga unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya saling lempar tanggungjawab terkait pemberian ijin gudang yang melanggar .

Ketiga SKPD tersebut yakni Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT),Diskoperindag.dan Dishubkominfo Kota Tasikmalaya.

Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha BPMPPT kota Tasikmalaya, H.Agus, mengatakan piahaknya mengeluarkan izin atas dasar rekomendasi tim teknis dari Diskoperindag. Dia mengakui keberadaan gudang bahan bangunan di jalan Mitra Batik tidak sesuai dengan Perda Kota Tasikmalaya.

Namun pihaknya tidak bisa berbuat lain karena tim teknis dari Diskoperindag merekomendasi perpanjangan izin gudang tersebut. “Kami mengikutinya sebab untuk menutup dan nencabut izin harus ada rekomendasi dari Diskoperindag, untuk kemudian diteruskan ke Satpol PP untuk dieksekusi,” kata Agus.

Sebaliknya Tantan Rustandi, Kadis Diskoperindag Kota Tasikmalaya bahkan melempar tanggung jawab itu kepada pihak BPMPPT Kota Tasikmalaya, karena izinnya dikeluarkan pihak BPMPPT. “Kalau sudah begini, kami di bawa bawa. Tapi kalau soal uang ga pernah dilibatkan,” lanjut Tantan mengisyaratkan adanya permainan uang dalam kasus perijinan ini.

Sementara itu Kadis Dishubkominfo Kota Tasikmalaya Aay Zaini, mengatakan adanya kegiatan mobilisasi truk besar yang keluar masuk di lokasi gudang, jangan salahkan pihak Dishubkominfo, karena di lokasi itu ada gudang. “Keberadaan gudang itulah yang menjadi pokok persoalannya. Siapa yang memberi izin itulah yang harus dipersoalkan,” tandas Aay.

Di lain pihak, Dishubkominfo tidak berani mengkandangkan truk truk besar yang melanggar aturan tersebut karrna disinyalir adanya ‘orang kuat’ di belakang pemilik gudang dan angkutannya’

Warga sekitar gudang sudah melayangkan surat protes ke sejumlah instansi terkait namun tidak direspons, bahkan ketika warga mendatangi instansi bersangkutan, jawabannya hanya disuruh berdamai dengan pemilik gudang.

Tjahja Wandawa,anggota komisi II DPRD Kota Tasikmalaya,dengan tegas mengatakan keberadaan gudang di pusat kota jelas melanggar Perda Kota Tasikmalaya No.4 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Tasikmalaya tahun 2011-2031.”Tidak ada alasan,ijin yang terlanjur dikeluarkan harus dicabut dan kegiatan di gudang tersebut harus dihentikan,”kata Tjahja. (hasyim)

  • Humas Dpp Gas

    parah atuh, ulah diantep ah kade wali kota na bilih asup angin

    • Hasyim Husein

      Semoga terbuka pintu hati pemangku kepentingan

  • Humas Dpp Gas

    parah atuh, ulah diantep ah kade wali kota na bilih asup angin