Kemnaker Gelar Bimtek Bagi SP/SB Tentang Struktur dan Skala Upah

Kamis, 19 Nov 2015
Pengurus SP/SB berpose bersama aparat Ditjen PHI dan Jamsos Kemnaker

JAKARTA (Pos Sore) — Untuk menyeragamkan pemahaman terhadap kebijakan struktur dan skala upah, Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pengurus Serikat Pekerja/Buruh di Bali.

Melalui bimtek tersebut, diharapkan pengurus serikat pekrja/buruh mampu melakukan negosiasi antara dengan pengusaha saat membahas pelaksanaan struktur dan skala upah di perusahaan.

Dalam kegiatan bersama antara Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial serta Direktorat Pengupahan, Kemnaker, saat temu muka dengan para pengurus SP/SB, pengurus SP/SB diharapkan bernegosiasi dengan perusahaan sesuai PP No.78/2015 tentang Pengupahan, dki mana salah satu kalusulnya menyebutan perusahaan diwajibkan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan pada dua tahun mendatang.

Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial Kemnaker, S. Junaedah,AR mengatakan Bimtek semacam ini akan selalu digelar untuk meyatukan pemahaman dan menghindari kesalahpengertian dalam kebijakan yang ditelorkan pemerintah.

Dalam dialog antara Kemnaker dan unsur pekerja, pemerintah menerima agar penerapan struktur dan skala upah bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan PP Pengupahan yaitu dua tahun mendatang.

Menjawab hal itu, Direktur Pengupahan Kemnaker, Adriani mengatakan, saat ini Pemerintah tengah menyiapkan delapan Peratutan Menteri (Permen) sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah No.78/2015 tentang Pengupahan. Inti Permen tersebut adalah memberikan kesejahteraan dan perlindungan upah kepada pekerja. Nantinya seluruh isi Permen itu akan mengadopsi pengaturan upah yang tercecer yang tidak diatur dalam UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Pemerintah akan memperkuat pengaturan peraturan pengupahan yang diimplementasikan ke dalam delapan Permen. Saat UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan lahir, ada pengaturan upah yang tercecer sehingga tidak optimal. Untuk itu kami akan mengoptimalkan peraturan pengupahan ini agar kehidupan buruh dan keluarganya bisa sejahtera,” kata Adriani.

Pemerintah pun akan melengkapi dan menyederhanakan kebijakan pengupahan berupa pendapatan upah dan non upah. Penyederhanaan pengupahan itu juga mengatur perlindungan upah, upah minimum dan formula penetapan upah minimum, hal hal yang dapat diperhitungkan dengan upah dan pengenaan denda dan pemotongan upah.

Pemerintah berkewajiban memberikan pemahaman bahwa penghasilan yang layak tidak serta merta diperoleh dari upah, tetapi dapat juga diperoleh dari non upah seperti THR, bonus, uang pengganti services dan lainnya. THR dibayar sesuai dengan hari raya keagamaan dan uang pelayanan hanya berlaku bagi pekerja di hotel dan restoran.

Kalangan pengurus setikat pekerja mengusulkan hendaknya pemerintah tidak membuat regulasi pemberian uang THR kepada pekerja yang berbeda masa kerjanya. Sebab pekerja yang lama bekerja dan pekerja yang baru bekerja sama sama merayakan hari keagamaan.

Sebenarnya, kata Adriani, untuk menentukan upah itu adalah urusan antara pemberi kerja dan pekerja, seperti yang terjadi di luar negeri. Namun kondisi itu sulit terjadi di Indonesia karena umumnya buruh masih sulit melindungi dirinya meski upah yang dibayar pengusaha rendah.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar ketika dihubungi mengatakan kegiatan seperti itu sangat positif dalam rangka memasyarakatkan hubungan industrial khususnya tentang struktur dan skala upah. “Kegiatan seperti ini harus terus didorongagar semua perusahaan memiliki struktur dan skala upah,” tuturnya.

Sebab selama ini masih banyak perusahaan baik besar mauoun kecil yang tidak memiliki struktur dan skala upah dan hanya berpatokan pada UMP semata. (hasyim)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015