Maraknya 'Berita Miring' Soal PP No.78/2015

Menaker Tertantang Luruskan Berita Soal Upah

Jumat, 27 Nov 2015

JAKARTA (Pos Sore) — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri merasa tertantang untuk meluruskan seluruh pemberitaan di berbagai media massa tentang isu pengupahan. Dia menegaskan adalah sebuah kekeliruan apabila sebagian kalangan mengganggap PP No.78/2015 tentang pengupahan merugikan pekerja.

Menurutnya, dengan adanya PP tersebut, upah buruh akan naik setiap tahun dengan menggunakan formula kenaikan upah minimum tergantung pada angka inflasi, pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun 2016 diperkirakan upah buruh bakal naik sebesar 11,5 persen.

Kelebihan lainnya dari PP pengupahan ini daya beli buruh terakomodir dalam formula upah dengan variable inflasi dan masih ditambah dengan pertumbuhan ekonomi, upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan upah sektoral masih ada dan ditetapkan oleh gubernur dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum provinsi.

Menurut pejabat Biro Humas Kemnaker dalam siaran persnya, Kamis (26/11),  Menaker hanif dalam kunjungan kerja ke Tanjung Pendam, Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, mengatakan keuntungan bagi buruh pada PP tersebut antara lain buruh akan memperoleh upah dan pendapatan non-upah, upah buruh pasti akan naik setiap tahun, pendapatan non-upah bisa dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR), bonus perusahaan, uang pengganti fasilitas kerja dan uang servis pada usaha tertentu.

“THR wajib diberikan kepada buruh selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari raya, bagi yangtelat memberikan THR akan kena denda 5 persen dari THR dan tetap harus bayar THR, “ ujar Menaker.

Dengan tegas menteri menegaskan PP 78/2015 hingga saat ini merupakan keputusan terbaik yang dilakukan pemerintah untuk kaum buruh, karena melalui PP ini pemerintah melindungi pekerja dan pengusaha.

Keuntungan bagi pekerja adalah, PP ini melindungi pekerja agar tetap bekerja dan tidak terkena PHK, tidak dibayar murah dan pengusaha tak membayar seenaiknya, sedangkan bagi pengusaha, PP tentang Pengupahan melindungi dunia usaha agar berkembang dan terus memperbanyak lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, dengan adanya PP tersebut, dunia usaha memiliki kepastian menaikkan upah menjadi terukur sehingga tak mengganggu perencanaan keuangan perusahaan.

Menaker Hanif mengatakan dalam dinamika berbangsa, kepentingan di dalam masyarakat itu berbeda beda. Bahkan kadang berbenturan, Untuk itu pemerintah memastikan adanya keseimbangan diantara kepentingan yang berbeda tersebut.

Dalam hal pengupahan, sudah terakomodir dalam PP No,78/2015 tersebut. Karenanya, Menaker meminta semua kelompok atau komponen masyarakat jangan memaksakan kehendak.

PP 78/2015, katanya, merupakan sebagai titik tolak untuk memastikan hubungan industrial yang positif dan tidak dipenuhi nuansa menang-menangan.

Menaker pun memastikan tak akan berpihak kepada pekerja maupun perusahaan, melainkan tegas akan berpihak kepada pekerjaan. Sebab tanpa pekerjaan, tidak akan ada yang namanya buruh dan pengusaha. “Karena itu semua pihak bisa menerima PP dan kita move on dan terus memperbaiki hubungan industrial kita, “ katanya. (hasyim)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015