13 C
New York
19/04/2021
Aktual

Gugatan Dikabulkan MA, Menkumham Harus Sahkan DPP PPP Kubu Djan Farid

DIM 3

JAKARTA (Pos Sore)– Perseteruan DPP PPP kubu Djan Farid (Jakarta) dengan kubu Romahhurmuzy (Surabaya) belum berakhir. Alurnya ibarat cerita bersambung.

Terbukti, meski putusan Mahkamah Agung (MA) mengabulkan seluruh permohonan PPP Djan Faridz, namun hingga detik ini Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly belum juga mencabut SK Kepengurusan DPP PPP kubu Romahurmuzy dan tidak juga menerbitkan SK Kepengurusan PPP pimpinan Djan Faridz.

Melihat situasi ini Sekjen DPP PPP hasil Muktamar PPP Jakarta, Ahmad Dimyati Natakusumah, jelas kecewa. Karena itu, pihaknya akan menggugat secara hukum atas sikap Menkumham. Pihaknya masih memberikan batas waktu. Jika dalam waktu dekat ini tetap tidak mengambil tindakan seperti putusan MA, langkah hukum akan ditempuh.

“MA sudah menolok seluruhnya permohonan pihak termohon (PPP Romi) seperti putusan MA No.07/11-10//2014 dan juga menolak hasil Muktamar PPP Bandung dengan segala dampak hukumnya,” tegas anggota Komisi III DPR RI itu dalam diskusi ‘Keputusan MA terkait Parpol dengan Segala Dampak Hukumnya’. di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (8/12), yang juga dihadiri Andika kuasa hukumnya dari Gani Jemat.

Sesuai UU Parpol No.2 tahun 2011 putusan MA tersebut bersifat inkrah, bahwa Muktamar PPP Jakarta, yang sah. Karena itu kata Dimyati, kalau Menkumham Yasonna laoly tetap menolak mencabut SK Kepengurusan PPP Romy dan tidak menerbitkan SK Kepengurusan PPP Djan Faridz, maka pihaknya akan mempertimbangkan langkah-langkah untuk menggugat secara hukum.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Ficar, menegaskan, ada tiga catatan terkait sengketa parpol. Pertama, demokrasi dan hukum tak bisa dipisahkan dan sebaliknya hukum tanpa demokrasi akan menjadi otoriter.

Kedua, selama sengketa parpol maka Menkumham tidak bisa menerbitkan SK Kepengurusan partai, dan ketiga kalau MA sudah memutuskan maka keputusan itu sudah final.

“Jadi, SK PPP Romi harus dicabut dan menerbitkan SK Kepengurusan PPP Djan Faridz,” tegasnya.

Bagaimana kalau Menkumham tetap menolak menerbitkan SK PPP Djan Faridz? Maka katanya, seharusnya dihukum dan mendapat sanksi hukum. Sedangkan UU itu adalah UU ‘Contempourt of court’ untuk menghukum pejabat Negara yang tidak melaksanakan putusan MA.

“Kalau juga tidak dilaksanakan, maka pejabat itu bisa diadukan ke atasannya, yaitu Presiden,” tambahnya.

Terkait persoalan itu, tim hukum PPP Triyana Dewi Seroja, mengatakan PPP bisa melakukan langkah hukum perdata kepada Menkumham akibat kesalahannya dan mengganti kerugian serta sanksi pidana kalau upaya-upaya lain tak bisa dipenuhi.

“Kita sudah memprtimbangkan untuk melakukan langkah hokum untuk Menkumham Yasonna Laoly,” tandasnya. (Bambang Tri/Akhir)

Related posts

10 Webdesign Don’ts

Tety Polmasari

Index Living Mall Kini Hadir di Transmart Carrefour

Tety Polmasari

Mentan Ajak Media Bangun Semangat Positif dengan Pemberitaan Edukatif

Tety Polmasari

Leave a Comment