Turunkan Angka Kemiskinan Butuh Kemitraan Multi Pihak

Kamis, 17 Des 2015

penduduk

JAKARTA (Pos Sore) — Pemerintah mengajak pelaku bisnis untuk memberantas kemiskinan di Indonesia. Saat ini pemerintah memiliki keterbatasan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

“Karena itu partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan. Caranya dengan melaksanakan Coorporate Social Responsiblity melalui lembaga swadaya masyarakat yang bertanggung jawab,” kata Deputi bidang Dukungan kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan/Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Dr. Bambang Widianto.

Dia mengungkapkan hal itu di sela diskusi ‘Forum Aksi untuk Bisnis yang Bertanggungjawab’ (Action Forum for Indonesia Responsible Business/AFIRB) yang digagas Indonesia Business Link (IBL) bertemakan ‘Kemitraan untuk Memberantas Kemiskinan’, di Jakarta, Kamis (17/12).

“Dari program CSR diharapkan dapat memperbaiki akses pada layanan dasar, menciptakan lapangan kerja yang baik dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja, serta memastikan perlindungan bila terjadi guncangan.

Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan terus berkembang. Saat ini, per Maret 2015 terdapat sekitar 28,6 juta orang atau 11,22 persen pada Maret 2015. Jumlah tersebut belum termasuk mereka yang berada di atas garis kemiskinan yang juga sesungguhnya masih rentan jatuh ke kemiskinan.

Heru Prasetyo, Chairman IBL, mengatakan, CSR merupakan komitmen etis dan moral kalangan bisnis dan dunia usaha terhadap keseimbangan antara eksploitasi ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan.

“Kami menyakini kemitraan multi pihak merupakan prasyarat dalam memberantas kemiskinan. Kami menginisiasi upaya kolaboratif bersama pemerintah,” tuturnya.

Agar kemitraan ini terwujud, maka transparansi data dari pemerintah menjadi penting, begitu juga tingkat akurasi atau kepercayaan publik. Dengan begitu, pelaku usaha dapat menyalurkan dana CSR dengan tepat sasaran.

“Harus diakui banyak pelaku usaha yang curiga dengan program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah, mereka terkadang merasa dipaksa untuk menyalurkan dana CSR. Dengan transparansi data hal ini sebenarnya bisa diatasi,” tambahnya.

Karenanya, ia menandaskan, kemitraan untuk tujuan pembangunan perlu ditingkatkan di antara sektor bisnis, pemerintah, dan masyarakat sipil. Kita harus melangkah dari dialog menuju tindakan nyata, terutama dalam isu transparasi, kesiagaan menghadapi bencana, dan pemberdayaan geenrasi muda. (tety)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015