26 C
New York
06/07/2020
Aktual

LBH Pajak dan Cukai Ragukan Angka Penerimaan Pajak 2015

JAKARTA (Pos Sore) – Direktur Ekesekutif LBH Pajak dan Cukai Nelson Butar-butar meragukan angka penerimaan pajak yang disampaikan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro pada 28 Desember 2015 yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar Rp982 triliun.

“Kebenaran datanya patut dipertanyakan. Ada beberapa alasan. Pertama, Bambang Brodjonegoro belum genap sebulan menunjuk Ken Dwijugiasteadi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pajak (DJP) terhitung mulai 2 Desember 2015,” katanya dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (2/1).

Ken Dwijugiasteadi ditunjuk menggantikan pengunduran Sigit Priadi Pramudito karena tidak mampu memenuhi target penerimaan pajak tahun ini. Sigit mengaku gagal dan langsung mengundurkan diri sebagai Dirjen Pajak karena baru mencapai 65% dari target Rp 1,294,2 triliun.

“Penerimaan pajak sampai 25 Desember 2015 diakui Bambang mencapai Rp1.000 triliun. Apakah semua angka-angka yang disampaikan Bambang itu benar atau tidak,” tanyanya.

Kedua, Bambang mengklaim meski belum mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 sebesar Rp 1.294,26 triliun, namun menurutnya, capaian tersebut rekor penerimaan pajak tertinggi, melebihi realisasi penerimaan pajak tahun-tahun sebelumnya.

“Apakah itu benar? Menteri Bambang malah memperkiraan penerimaan pajak hingga akhir tahun ini akan mencapai 85,8 % dari target itu. Artinya kekurangan penerimaan pajak Rp 98 triliun untuk bisa mencapai penerimaan hingga 85 % atau setara Rp 1.098 triliun akan dipenuhi dari sektor pajak non migas, PPh migas, bea dan cukai. Itu sangat luar biasa lho jika benar,” paparnya.

Ketiga, Menkeu bahkan optimis realisasi penerimaan pajak masih akan terus bertambah melalui upaya revaluasi aset perusahaan BUMN, perbankan, perusahaan properti, melakukan pendekatan terhadap 50 Wajib Pajak (WP) besar dan reinventing policy.

“Keempat, sampai saat ini sistem Informasi Teknologi (IT) Dirjen Pajak dalam kondisi error. Sulit bagi kami untuk meyakini data riil penerimaan yang diklaim tersebut. Jangankan data IT, saluran telephone tetap (STT) DJP saja sama sekali tidak bisa diakses publik,” ungkapnya.

Nelson pun meminata Bambang untuk membuka data yang terbaru atas pernyataannya itu. Menkeu harus berani terbuka. Biar semua bisa sama-sama mengujinya, sehingga tidak ada celah keragu-raguan. (tety)

Related posts

Program Pemagangan Beri Kesempatan Tingkatkan Kompetensi

Tety Polmasari

Advertising and marketing Marketing- The latest Scope involving Business Approach!

Tety Polmasari

Indonesia-Korea Kembangkan Bisnis UKM Ramah Lingkungan

Tety Polmasari

Leave a Comment