Kemenkop akan Bentuk Pengawas Koperasi di Daerah

Selasa, 12 Jan 2016

JAKARTA (Pos Sore) — Berdasarkan data per Desember 2014, jumlah koperasi di Indonesia mencapai 209.488. Dari jumlah itu, koperasi yang aktif sebanyak 147.249 unit dan yang tidak aktif sejumlah 62.239 unit.

Dari total koperasi yang aktif tercatat sebanyak 110.189 unit yang menjalankan kegiatan simpan pinjam dan jasa keuangan syariah. Perinciannya, yaitu 10.811 Unit KSP, 96.018 Unit USP-Kop, 1.197 unit KJKS dan 2.163 unit UJKS.

Dari total koperasi yang menjalankan kegiatan simpan pinjam dan jasa keuangan syariah tercatat hanya 77.133 unit yang aktif dan 51.873 unit yang melaksanakan RAT.

“Melihat data tersebut dapat dilihat pertumbuhan koperasi yang aktif juga diikuti oleh peningkatan koperasi yang tidak aktif,” papar Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring, di Jakarta, Selasa (12/1).

Meliadi sangat menyayangkan jika koperasi hanya bertumbuh secara kuantitas dan bukan secara kualitas.

“Sudah selayaknya pertumbuhan dan perkembangan koperasi-koperasi di Indonesia tertata dan terarah dengan baik, baik dari sisi kelembagaannya, anggotanya, dan keberlangsungan usahanya”, kata dia.

Untuk itu, Meliadi berharap dinas-dinas koperasi di daerah ikut membentuk bidang pengawasan koperasi secara fungsional. Pengawasan koperasi di seluruh Indonesia harus berkoordinasi dengan pemda setempat.

“Kita akan koordinasi dengan Kemenpan-RB untuk bisa membantu membentuk bidang pengawasan koperasi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Saat ini, kita sudah memiliki 3000-an Satgas Pengawas Koperasi di seluruh Indonesia,” tandasnya.

Terkait standar pengawasan Kemenkop akan bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kejaksaan, Kepolisian, hingga PPATK.

“Agar koperasi bisa diterima semua orang dan validitasnya diakui. Kita akan memakai template dasar OJK dalam mengawasi perbankan nasional,” tambahnya. (tety)