Bekerja Di Luar Negeri Adalah Hak Dan Pilihan Warga Negara

Kamis, 21 Jan 2016

JAKARTA (Pos Sore) — Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan pemerintah menghendaki agar pembahasan RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) menjadi tonggak reformasi dari semua ikhwal yang terkait dengan TKI ke luar negeri.

Menaker Hanif mengatakan kalau dulu logika yang dibangun adalah logika penempatan sehingga menjadikan TKI sebagai objek penempatan yang bekerja di luar negeri semata.

Dalam logika penempatan, katanya, ada pihak yang menempatkan, bisa negara, bisa swasta dan aotabenesebagai sebagai objek penempatan. Kapasitas sebagai objek pasti selalu menjadi korban. Oleh karena itu pemerintah berpendapat mau atau tidak bekerja di luar negeri itu adalah hak masing-masing wargha negara. Peran negara disini adalah melindungi pilihan warga negara yang memutuskan bekerja di luar negeri.

Oleh karena itu, Hanif berharap dalam pembahasan RUU PPILN ini bisa menjadikan sistem yang membuat proses TKI yang berangkat, bekerja, dan sampai pulang harus benar-benar bisa cepat, mudah, aman dst.

Senada dengan Menaker Hanif, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Pengambangan Pasar kerja, (Binapentasker) Hery Sudarmanto menambahkan pemerintah ingin RUU PPILN ini bersifat leboh dinamis dan fleksibe namun tetap bahwa intinya migrasi itu adalah hak bagi pekerja.

Heri menambahkan dalam dalam pelaksanaan sistem penempatan dan perlindungan TKI diatur lebih lanjut dalam RUU PPILN yang saat ini tengah di bahas DPR dan Pemerintah. Selanjutnya akan turunan pelaksanaannya dapat diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan menteri. (hasyim)