Menko PMK Luncurkan Empat Dokumen Perlindungan Perempuan dan Anak

Rabu, 27 Jan 2016
Menko PMK Puan Maharani secara simbolis menyerahkan empat Dokumen Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa, dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahin.

JAKARTA (Pos Sore) — Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, meluncurkan empat dokumen terkait perlindungan perempuan dan anak.

Empat dokumen tersebut yakni Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak, Rencana Aksi Nasional (RAN) Perlindungan Anak, RAN Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta Peta Jalan Pemulangan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB).

“Saya berharap keberadaan keempat dokumen tersebut bisa memperkuat perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak dengan metode konkret yang bisa langsung diterapkan di lapangan,” kata Puan Maharani, di Kemenko PMK, Rabu (26/1).

Hadir dalam kesempatan ini, antara lain Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise, yang juga ketua harian keempat program tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Menko PMK Puan Maharani menambahkan, diluncurkannya empat dokumen tersebut karena ada beberapa target yang hendak dicapai. Sebut saja perlindungan anak secara menyeluruh, baik di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar.

Selain itu, menyejahterakan keluarga dan perempuan melalui upaya pemberdayaan, juga menyelamatkan serta mengembalikan para korban TPPO ataupun TKIB dan membina mereka agar bisa mandiri. Keseluruhannya, kata Puan, merupakan masalah yang saling terkait.

Pada kasus TKIB, misalnya, pemerintah mencatat ada 3 juta WNI yang bekerja di luar negeri. Namun, kemungkinan jumlah sebenarnya adalah dua kali lipat angka tersebut karena sebagian besar WNI yang mencari nafkah di luar negeri tidak memiliki surat-surat resmi dan berstatus ilegal.

Puan menegaskan target pemerintah selama lima tahun ke depan adalah memulangkan 92.000 orang TKIB dengan kuota 50.000 orang per tahun. Pemerintah juga akan memidanakan para pelaku dan merehabilitasi korban, baik melalui pemulihan fisik, psikis, dan sosial.

“Pelaku yang dikejar juga bukan hanya yang mengirim manusia, melainkan juga yang memperdagangkan organ tubuh manusia,” tandasnya. (tety)