22.9 C
New York
29/05/2020
Aktual

Dekopin Desak Kemenkop Segera Wujudkan Koperasi Penyalur KUR

JAKARTA (Pos Sore) –Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) mendesak pemerintah agar dalam semester dua 2016 ini koperasi sudah harus jadi penyalur kredit usaha rakyat (KUR). Setidaknya, dari 10 koperasi yang ditargetkan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM, dua di antaranya sudah mulai bisa menjadi penyalur KUR.

Dalam pandangan Dekopin, KSP Kospin Jasa dan KSP Sidogiri, Jawa Tengah, sudah layak sebagai penyalur KUR. Desakan agar segera mewujudkan kperasi sebagai penyalur KUR karena kebijakan pemerintah menurunkan suku bunga KUR dinilai memberikan harapan untuk menggeliatkan usaha rakyat.

Ketua Harian Dekopin Agung Sudjatmoko mengatakan, pemerintah memberikan subsidi selisih bunga KUR dan komersial serta jaminan atas kredit melalui Jamkrindo. Pemerintah juga menunjuk tiga bank BUMN dan beberapa bank daerah untuk menyalurkan.

Karena itu, harus segera memutuskan untuk menunjuk koperasi yang menjadi penyalur kredit KUR. Karena ini dinilainya, sudah menunjukan ada diskriminasi pemberian kesempatan menjalankan program pemerintah.

“Bank penyalur KUR akan mendapatkan keuntungan atas subsidi bunga yang cukup besar jika mereka bisa mencapai target penyaluran KUR ke rakyat dan kredit yang sangat aman karena dijamin pemerintah. Tapi apakah ada konsistensi pelaksanaan KUR di lapangan? Karena disinyalir yang dapat penyaluran KUR hanya nasabah bank yang lama yang sudah familiar dengan bank penyalur,” ujar Agung, Senin (29/2).

Bank, lanjut Agung, melakukan konsversi kredit nasabahnya yang semula kredit komersial menjadi kredit KUR. Bisa terjadi industri besar menggunakan anak anak perusahaanya untuk mengambil kredit KUR yang murah bagi usaha korporasinya.

“Ini beberapa tindakan moral hazard yang dapat terjadi dalam program penyaluran KUR. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan yang baik oleh pemerintah dan OJK atas pelaksanaan program ini. Jangan sampai program yang mempunyai niat baik untuk menggerakan ekonomi rakyat dengan subsidi bunga dari APBN disalahgunakan dan hanya dinikmati oleh usaha rakyat dan koperasi,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, penyaluran kredit KUR harus memberikan porsi yang proporsional kepada koperasi karena selama ini koperasi telah mampu memberikan layanan kredit kepada usaha mikro kecil dan menengah dengan hasil baik. Kelebihan koperasi dengan memberikan proses mudah dan cepat telah dijalankan selama ini tetapi pemerintah tidak memberikan kesempatan pada koperasi untuk melaksanakan penyaluran kredit ini.

“Dekopin berharap paling lambat pada semester dua tahun ini pemerintah telah memilih koperasi yang baik untuk menyalurkan KUR. Kebijakan populis dari pemerintah yang berniat baik ini harus melibatkan koperasi. Karena banyak koperasi kredit dan simpan pinjam yang baik di Indonesia,” ujarnya.

Kepala Humas Kospin Jasa Pekalongan Noor Akwan menjelaskan, penyaluran KUR sepenuhnya dibiayai koperasi yang ditunjuk pemerintah. Adapun pelaku usaha kecil dan mikro hanya akan dikenai bunga sembilan persen per tahun karena koperasi mendapatkan subsidi tiga persen dengan dipotong biaya asuransi.

“Kami belum tahu persis, kapan program pemerintah ini bakal dilaksanakan. Kebijakan dari Menteri Koperasi ini, memang belum resmi. Sehingga kami masih menunggu saja,” kata Noor.

Keputusan pemerintah melibatkan koperasi dalam penyaluran KUR, dinilai Noor, memiliki makna khusus. Bahwa koperasi nasional layak disejajarkan dengan perbankan. “Koperasi telah diakui sebagai lembaga keuangan yang sejajar dengan perbankan. Selama ini, penyaluran KUR hanya diberikan pada perbankan saja.”

Menurutnya, Kospin Jasa sudah teruji sebagai lembaga keuangan yang tahan terhadap krisis seperti yang terjadi 1997. Bahkan sejak krisis tersebut Kospin Jasa justru terus berkembang dan saat ini asetnya sudah menembus Rp 5 triliun. (tety)

Related posts

KJKS Mampu Gerakkan Sektor Riil Masyarakat

Tety Polmasari

Hetifah: Perlu Upaya Tingkatkan Minat Baca

Tety Polmasari

Suaidy Marasabessy Dukung Jokowi-JK

Tety Polmasari

Leave a Comment