13 C
New York
19/04/2021
Aktual

DPR RI: Perbaiki Layanan BPJS Kesehatan

JAKARTA (Pos Sore) — Pemerintah harus memperbaiki layanan Badan Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan sekaligus menunda berlakukan Perpres No. 10 tahun 2016 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan, yang rencananya diberlakukan mulai bulan depan. Selain memberatkan masyarakat peserta BPJS khususnya kelas III, juga pelayanan kesehatan Rumah Sakit (RS) peserta BPJS masih banyak yang mengecewakan.

Hal itu terungkap dalam Dialektika Demokrasi dengan tema “Kenaikan Iuran BPJS” bersama anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Iqbal dan Direktur Hukum,Komunikasi dan Hubungan Antarlembaga BPJS, Bayu Wahyudi serta Koordinator BPJS Watch, Indra Munazwar, Kamis (24).

“Jangan hanya karena menyatakan devisit Rp 5,8 triliun, lalu Presiden RI mengeluarkan Perpres BPJS tersebut, khususnya terkait pasal 119 soal kenaikan iuran sampai Rp 30 ribu, dan Rp 50 ribu. Mestinya yang dinaikkan itu hanya kelas I, bukan kelas III,” tegas Muhammad Iqbal.

Selain masih banyak peserta BPJS mandiri yang tidak terdata dengan baik oleh Kemenkes dan Kemensos RI, Perpres BPJS tersebut, kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Sumatera Barat itu, juga harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Belum lagi masalah pelayanan khususnya di daerah, yang masih mengecewakan masyarakat, maka iuran itu pastimakin memberatkan.

Dengan demikian, kunci sukses tidaknya pelayanan kesehatan melalui BPJS tersebut kata Iqbal, kuncinya ada di pemerintah. “Bagaimana politik kesehatan pemerintah? Kalau mau serius, maka pelayanan BPJS kesehatan itu pasti akan beres,” kata dia. (akhir)

Related posts

Kecelakaan Kerja Cenderung Naik

Tety Polmasari

Jokowi Harus Ke Luar Dari Tekanan Parpol

Tety Polmasari

Kemenkop UKM Fasilitasi Ribuan UMKM Daftarkan Hak Cipta

Tety Polmasari

Leave a Comment