13 C
New York
19/04/2021
Aktual

Menteri Yohana: Pelaku Kekerasan Seksual Pantas Dihukum Mati

Tanah Abang-20160504-02366

JAKARTA (Pos Sore) — Berkaca pada pada kasus tewasnya pelajar SMP, Yyn (14) akibat diperkosa 14 pria mabuk di Bengkulu, hendaknya peristiwa ini menjadi momentum agar pelaku kekerasan seksual bisa juga dikenai ancamanan hukuman seperti kasus narkoba.

Karenanya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise meminta RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) segera diproses menjadi undang-undang. Selain itu, harus ada pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman seumur hidup, atau bahkan hukuman mati.

“Saya berharap DPR sebagai pengusul RUU PKS ini bisa bekerja cepat. Karena RUU ini masih belum termasuk dalam prioritas pembahasan tahun 2016, hanya masuk dalam long-list 2015-2019,” kata Menteri Yohana, saat memberi keterangan pers, di kantornya, Rabu (4/5).

Menurut menteri, banyaknya kasus kekerasan seksual dengan ancaman hukuman yang ada sampai saat ini belum mampu menghilangkan, bahkan menurunkan kasus kekerasan seksual. Jika dari kasus kekerasan seksual sebelumnya muncul wacana hukuman kebiri, draft Perpu Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah final dan akan ditindaklanjuti Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Ia mengungkapkan draf Perppu tersebut sudah diserahkan kepada Menko PMK Puan Maharani sejak Desember 2015. Dan, sampai sekarang draf tersebut masih di Kementerian tersebut dan belum diserahkan kepada Presiden. Menko PMK ingin mengkaji ulang, baru diserahkan kepada Presiden.

Yohana mengaku sudah berkoordinasi dengan Puan. Mengutip Puan, kata Yohana, jika ada wartawan yang menanyakan perihal perkembangan Perppu tersebut, lebih baik ditanyakan langsung kepada Puan.

Sebelum hukum kebiri tereralisasi, berkaca dari kasus narkoba di mana pelaku dapat dikenai hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Korban kekerasan seksual juga mengalami dampak yang sangat berat dalam hidupnya, yaitu menderita trauma seumur hidup atau bahkan kehilangan nyawa seperti kasus yang terjadi di Bengkulu ini.

Menteri menyayangkan kekerasan seksual hingga saat ini belum termasuk kejahatan berat dan Indonesia belum memiliki hukum yang spesifik yang dapat mencegah dan menindak kekerasan seksual.

Menteri Yohana menilai kasus kekerasan anak makin banyak karena beberapa faktor. Di antaranya, peraturan perundangan yang melindungi perempuan dan anak masih ada kelemahan. Ini disebabkan sanksi hukum yang belum tegas sehingga perlu direvisi.

“Pelaksanan UU yang melindungi perempuan dan anak belum dilakukan dengan optimal antara lain masih diselesaikan secara mediasi, perdata, atau diselesaikan secara adat,” tandasnya. (tety)

Related posts

20 Solutions to Make Your Webpage Trustworthy To Your Visitors

Tety Polmasari

Twenty main Approaches to Make Your Web page Trustworthy On your Visitors

Tety Polmasari

BTN Ajak Siswa SMN Cintai Keragaman Bangsa

Tety Polmasari

Leave a Comment