Kesenjangan dan Kemiskinan Tantangan Utama Masa Depan Indonesia

Minggu, 5 Jun 2016

Tanah Abang-20160604-02504

JAKARTA (Pos Sore) — Di Indonesia, kondisi kemiskinan absolut terus menurun, namun kesenjangan meningkat. Satu persen penduduk Indonesia menguasai 50.3% kekayaan negara. Kondisi ini menjadi tantangan utama masa depan bangsa. Sayangnya kondisi ini, diperburuk dengan tingginya tingkat korupsi di Indonesia.

Berdasarkan indeks persepsi korupsi tahun 2014, Indonesia menempati ranking ke-107. Jauh di bawah Singapura (7). Bahkan dengan Malaysia (52), Filipina (85), atau Thailand (86). Indeks persepsi korupsi Indonesia hanya di atas Vietnam (119), Laos (145), serta Myanmar (156).

“Akibatnya, dayasaing Indonesia menjadi tertinggal dibanding negara lain, baik terhadap Malaysia, Thailand, apalagi terhadap China,” tandas Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB) Pontjo Sutowo, dalam Diskusi Panel Serial ke-11 bertema ‘Tantangan Masa Depan’, di Jakarta, Sabtu (4/6).

Menurutnya, kondisi tersebut semakin diperparah dengan adanya kebijakan yang tidak memihak untuk menanggulangi kemiskinan. Kebijakan tehnologi, globalisasi maupun reformasi pro-pasar, yang ternyata hanya memperlebar kesenjangan.

Untuk itu, perlu dilaksanakan upaya yang terstruktur agar kesenjangan dan kemiskinan dapat ditanggulangi. Salah satunya, dengan mengedepankan kembali amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan ‘perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan’, dan pasal 34 ayat 1 yang menegaskan ‘fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara’.

“Namun demikian, mengedepankan kembali amanat UUD 1945 bukan tanpa halangan dan memerlukan proses yang tidak sebentar. Pada saat ini, selain perjuangan mengedepankan kembali amanat UUD 1945, juga perlu pendekatan lain yang lebih bersifat soft,” ujarnya.

Karenanya, Indonesia sebaiknya merujuk pada empat kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi pemerintah suatu negara nasional dalam menangani hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakatnya. Yaitu, kewajiban untuk menghormati, melindungi, memfasilitasi, dan memenuhi’ terhadap rakyatnya, agar kesenjangan dan kemiskinan dapat dijembatani.

Menurut tokoh HAM dan Sosial Ekonmi H.S. Dillon, saat menjadi nara sumber dalam diskusi tersebut berpendapat semua agama pada dasarnya mengajarkan mengatasi kesenjangan dan kemiskinan. Dalam Islam diajarkan konsep zakat, sedekah dan wakaf. Dalam Nasrani diajarkan konsep cinta kasih. Di Hindu diajarkan konsep Dana Punia. Dan di Budha diajarkan konsep Atthavara Dana, Amisa Dana, dan Nicca Dana.

Demikian pula dalam budaya leluhur bangsa, juga diajarkan konsep mengatasi kesenjangan dan kemiskinan. Karena itu, kini sudah saatnya konsep-konsep itu dapat dimaksimalisasi sebagai ranah kultural guna mengatasi kesenjangan dan kemiskinan.

“Jika setiap pemeluk agama dapat melaksanakan konsep mengatasi kesenjangan dan kemiskinan yang diajarkan sesuai agama mereka bagi rakyat Indonesia, kesenjangan dan kemiskinan sebenarnya dapat dijembatan,” tandasnya.

Karenanya, kata praktisi pertanian, ini konsep tersebut perlu menjadi budaya membantu seseorang dari kesenjangan dan kemiskinan. Kalau bisa, menjadi suatu keharusan. Jangan sampai terjadi ketaatan kepada agama, namun kemudian menafikan konsep mengatasi kesenjangan dan kemiskinan yang diajarkan agama tersebut.

Sementara itu, mantan Panglima TNI Jenderal Purn. Djoko Santoso mengatakan jika desa perlu diperkuat guna mengatasi kesenjangan dan kemiskinan akibat globalisasi dan reformasi pro-pasar. Nilai-nilai budaya desa seperti religius, kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong dan patriotisme jika terus dibina akan menjadi potensi yang besar untuk meningkatkan segala aspek kehidupan desa.

“Apabila setiap desa mampu melakukan pembangunan dan meningkatkan ketahanan desa maka terwujudlah ketahanan bangsa dan Negara,” katanya. (tety)