LPDB KUMKM Kemenkop UKM Segera Berubah Menjadi ‘Badan’

Jumat, 10 Jun 2016

JAKARTA (Pos Sore) – Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM Kemas Danial mengungkapkan lembaga yang dipimpinnya itu akan segera berubah menjadi Badan Pembiayaan Mikro Indonesia. Badan ini hasil merger dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.

Nantinya, kata dia, semua program pembiayaan usaha mikro dan kecil yang ada di banyak kementerian akan disatukan dalam satu badan ini. Karena, tanpa berbentuk badan, lembaga itu tidak akan bisa bergerak cepat dalam menyalurkan pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil.

“Usulan LPDB KUMKM menjadi badan ini sudah disuarakan di depan Presiden RI Joko Widodo. Saya sudah paparkan dan jelaskan di depan Presiden mengenai tujuan dibentuknya badan tersebut. Terutama, bertujuan agar bisa membuka cabang di daerah,” tegas Kemas dalam diskusi bertema ‘Perkuatan Peran dan Fungsi LPDB KUMKM di Daerah’, yang diadakan Humas Kementerian Koperasi UKM, di Jakarta, Kamis (9/6).

Sampai dengan 20 Mei 2016, LPDB telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp7,28 triliun kepada lebih dari 150 ribu UMKM melalui 4.151 mitra yang tersebar di seluruh Indonesia. Bunganya pun terbilang sangat murah, yaitu untuk sektor riil sebesar 2,25 persen pertahun dan untuk simpan pinjam rata-rata 4 persen.

Kemas mengakui, selama ini pihaknya menghadapi beberapa kendala dalam menyalurkan dana bergulir di daerah. Di antaranya, tidak memiliki kantor unit layanan di daerah untuk menjangkau masyarakat. Kedua, jumlah proposal yang masuk terus bertambah, sedangkan keterbatasan jangkauan secara geografis dan keterbatasan SDM menjadi problem krusial.

“LPDB KUMKM membutuhkan unit layanan di daerah. Namun, terganjal regulasi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Perpres Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementrian Negara yang tidak memungkinkan bagi LPDB KUMKM untuk memiliki unit layanan di daerah,” paparnya.

Mengatasi permasalahan tersebut, pada 2016 ini pihaknya membuka dua kantor Satgas Monitoring dan Evaluasi di dua kota. Yaitu, Surakarta (dengan wilayah kerja Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta) dan Makassar (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat).

“Satgas dibentuk untuk mengawal dana yang sudah dicairkan kepada koperasi dan UKM, serta membantu verifikasi proposal yang akan disampaikan kepada tim ots (on the spot) dalam hal ini intinya tim mengunjungi UKM ke lapangan melihat usahanya apa sesuai dengan usulannya dan resikonya,” ujar Kemas.

Kemas menambahkan, tugas dari satgas tersebut juga melakukan bantuan pendampingan dan memberi informasi dalam hal pembuatan proposal pengajuan dana bergulir. “Kami juga berharap, tujuan dan harapan pembentukan satgas membantu percepatan pelayanan, dengan harapan dapat menekan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL)”, tegas Kemas.

Sementara itu, sampai dengan 20 Mei 2016, LPDB telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp7,28 triliun kepada lebih dari 150 ribu UMKM melalui 4.151 mitra yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Aji Gutomo yang mewakili Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) berharap agar LPDB KUMKM memperbesar porsi kredit untuk sektor riil. Karena, selama ini 80 persen pinjaman didominasi oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP), sisanya untuk sektor riil. “Idealnya, LPDB harus menambah plafon kredit 50:50 untuk sektor riil dan simpan pinjam,” tandas Aji.

Aji juga mengungkapkan pelaku UMKM di daerah masih sangat sulit untuk dapat mengakses pembiayaan dari LPDB KUMKM. Bahkan, banyak UMKM di daerah malah yang tidak mengetahui keberadaan LPDB. “Kalau soal aturan kan bisa diubah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil di daerah. Paling tidak, Satgas dari LPDB KUMKM itu dapat hadir di tingkat regional.”

Sementara itu, Ketua Umum Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa Andy Arslan, menegaskan, kalangan KSP sangat tidak setuju bila para UKM bisa langsung berhubungan dengan LPDB KUMKM, tanpa lagi harus melalui koperasi. Karena, KSP terkendala dengan pendanaan mahal ditambah lagi tidak adanya penjaminan atas simpanan pihak ketiga di koperasi.

“Kita tidak mungkin bisa bersaing, karena tidak ada program dan kebijakan pemerintah untuk memperkuat lembaga koperasiny. Bahkan, seharusnya, bank tidak perlu disubsidi bunga KUR. Harusnya, koperasi yang mendapat subsidi untuk bisa menyalurkan KUR,” tegasnya. (tety)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015