Tim 15 Adalah Kader Perbaikan PD

Kamis, 16 Jun 2016
HM Darmizal

JAKARTA (Pos Sore) — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dituntut proaktif dalam menangani gugatan Tim 15 atas pelanggaran amanat Kongres IV Partai Demokrat (PD).

Jika gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bernomor 304/Pdt/PN Jakpus/2016‎ itu tidak ditanggapi serius oleh SBY dan tetap memberlakukan kesemrawutan itu sebagai landasan berpijak PD, maka bisa dipastikan Partai Demokrat akan sulit memperbaiki kondisi internalnya.

Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat HM Darmizal dalam acara Buka puasa bersama Tim 15 yang menggugat SBY, menegaskan PD tidak akan besar kalau tidak kita besarkan dengan kegembiraan secara bersama-sama. Tidak boleh orang lain ditinggalkan dalam keniscayaan, sementara kita dilihat orang lain dalam kegembiraan yang sangat parsial dan terkelompok,” kata Darmizal usai bertemu dengan Tim 15.

Menanggapi gugatan Tim 15 tersebut, ia memiliki pandangan bahwa aturan-aturan hukum yang berlaku saat ini harus mengacu kepada aturan yang lebih tinggi.

“Begitu juga di partai. Apa yang dijalankan oleh komponen partai pasca kongres harus mengacu kepada keputusan kongres, dengan secara konsekuen dan sungguh-sungguh tanpa ada perubahan-perubahan,” sambungnya.

Tuntutan Tim 15 ke ‎Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lanjut Darmizal, merupakan semangat yang luar biasa untuk mengembalikan marwah Partai Demokrat. Apalagi tuntutan Tim 15 adalah agar AD/ART yang didaftarkan ke Kemenkumham harus sesuai dengan hasil Kongres Surabaya.

Kenyataan saat ini, AD/ART yang diserahkan ke Kemenkumham berbeda dengan AD/ART hasil Kongres Surabaya. “Tim 15 ini adalah pengoreksi yang andal. Dasar inilah yang menjadi konsidaran saya mengundang tim 15,” sambungnya.

Darmizal mengajak semua pihak untuk berkontemplasi merenungkan jalan terbaik untuk Partai Demokrat menghindari perpecahan. Semua itu, lanjutnya, demi terwujudnya Partai Demokrat sebagai trouble winner 2019.

“Saya yakin, kalau ruh SBY masih sama, pak SBY pasti mendengar dan mau untuk bersama-sama bergabung dan membesarkan kembali partai democrat ini. Dan SBY akan berlaku secara bijak dan menerima saran-saran untuk perbaikan demi terwujudnya Partai Demokrat sebagai trouble winner 2019,” tutupnya.

Gugatan yang dilayangkan sejumlah kader Partai Demokrat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bernomor 304/Pdt/PN Jakpus/2016 merupakan gugatan terhadap Ketua Umum ‎Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas pelanggaran konstitusi partai.

Gugatan ini didasarkan atas kebijakan SBY membuat badan yang bukan hasil dari Kongres PD di Surabaya, yaitu membentuk Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan ‎Keanggotaan (BP-OKK). Parahnya lagi, ‎badan ini diamanahkan kepada adik iparnya, Pramono Edhie Wibowo, secara sepihak. (hasyim)