Kemenkop Temukan Masih Sedikit Koperasi Lakukan RAT

Senin, 20 Jun 2016

JAKARTA (Pos Sore) – Kementerian Koperasi dan UKM menemukan fakta sampai saat ini masih sedikit koperasi di Indonesia yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dari 212.000 koperasi di seluruh Indonesia tercatat hanya 27% koperasi yang melakukan RAT. Padahal RAT menjadi pengawasan koperasi secara internal oleh anggota.

Tak hanya itu, ditemukan juga fakta partisipasi anggota koperasi dalam RAT masih rendah padahal anggota merupakan elemen yang menentukan keberhasilan koperasi. Anggota koperasi adalah pemilik koperasi sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Sebagai pemilik anggota berkewajiban untuk berpartisipasi dalam penyertaan modal koperasi dengan membayar simpanan, mengawasi, dan memegang kekuasaan tertinggi dalam rapat anggota.

“RAT sangat penting dan harus dilakukan oleh koperasi sebagai fungsi kontrol. Misalnya, ketika ada tindak penyimpangan maka anggota dapat mengetahui sehingga pengurus koperasi bisa segera mempertanggungjawabkannya,” tegas Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Choirul Djamhari, kemarin, di Jakarta.

Choirul juga menemukan indikasi dalam pelaksanaan RAT masih banyak terjadi pengurus menjadi pimpinan sidang sekaligus menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Seharusnya pimpinan sidang dipilih dari anggota yang hadir sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19/2015. Ini menandakan anggota belum memahami pemanfaatan fungsi kontrol yang melekat pada dirinya sebagai pemilik koperasi.

Kondisi itu juga menunjukkan partisipasi anggota koperasi dalam RAT masih rendah. Terlihat dari pelaksanaan RAT yang tampak masih sebatas acara seremonial, anggota cenderung tidak mencermati laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas termasuk rencana program kerja koperasi, dan RAT sistem perwakilan belum menggambarkan demokrasi di koperasi.

Dalam RAT itulah partisipasi anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi dapat dimaksimalkan. Sebagai pengguna jasa atau pelanggan, anggota koperasi wajib untuk memanfaatkan fasilitas, layanan, dan jasa yang disediakan oleh koperasi.

“Seharusnya didahului dengan rapat anggota kelompok dan pendapat dari kelompok dibawa ke RAT pleno oleh wakil yang ditunjuk kelompok bukan oleh pengurus. Ke depan kualitas RAT dan pelaksanaannya harus lebih ditingkatkan sebagai fungsi kontrol dan pengawasan internal anggota kepada koperasinya,” tegas Choirul Djamhari. (tety)