Anggaran Minim, Koperasi Indonesia Tak Bisa Bersaing

Selasa, 28 Jun 2016

JAKARTA (Pos Sore) – Era Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi momentum bagi koperasi di Indonesia berbenah diri. Itu sebabnya, Kementerian Koperasi dan UKM menggulirkan kebijakan revitalisasi koperasi. Pemerintah bertekad koperasi harus kembali kepada prinsip dasar, tetapi juga harus dapat mengikuti perkembangan zaman saat ini.

“Kita harus masukkan unsur teknologi informasi ke koperasi karena operasi yang tidak melakukan pengembangan dan pasti akan tergerus oleh zaman,” kata Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Choirul Djamhari, dalam Diskusi ‘Revitalisai Koperasi di Tengah Masyarakat Ekonomi Asean’ yang diadakan Forum Wartawan Koperasi bekerjasama dengan Humas Kemenkop UKM, di gedung Smesco RumahKU (Rumahnya Koperasi dan UKM) Jakarta, Senin (27/6).

Dengan begitu, pemerintah yakin koperasi dapat lebih memiliki kekuatan dalam bersaing baik dalam lingkup domestik dan mancanegara.

Dalam revitalisasi itu, pemerintah akan merehabilitasi data koperasi-koperasi yang saat ini masih terus aktif. Dari 147 ribu koperasi yang terdaftar, diperkirakan hanya sekitar 60% yang masih dikelola dengan baik.

Anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso yang menjadi narasumber dalam diskusi itu mengatakan koperasi-koperasi Indonesia saat ini tidak bisa bersaing karena terbatasnya anggaran yang diberikan negara. Anggaran Kementerian KUKM hanya Rp1,2 triliun. Itu sangat tidak cukup untuk merangkul semua kegiatan koperasi. Pengalokasian anggaran untuk Kementerian KUKM idealnya Rp3 triliun-Rp5 triliun.

Rendahnya anggaran Kemenkop UKM, menandakan pemerintah masih belum berpihak kepada gerakan koperasi. Kondisi ini menyebabkan dayasaing koperasi dan UKM ikut rendah. “Anggaran 2016 koperasi kita hanya Rp 1,2 triliun, anggaran Kemenkop jika dibandingan dengan APBN hanya sampai 0,0006% tidak ada 1%. Ini hanya akan habis untuk kebutuhan rutin saja,” tandasnya.

Ia menambahkan, kendala lain yang menghambat majunya koperasi di Indonesia ialah Undang-Undang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008. Di UU itu, koperasi belum menjadi skala prioritas bagi negara. Level koperasi harus dinaikkan. Dengan begitu, anggaran juga pasti akan bertambah.

“Keberpihakan negara kepada koperasi harus dilakukan. Jika dibandingkan dengan Malaysia, koperasi di Indonesia masih kalah jauh. Itu artinya koperasi di Indonesia belum menjadi prioritas negara. Agar dapat berkembang pesat, pemerintah harus mengajukan kenaikan anggaran tahunannya, harusnya lebih besar hingga mencapai Rp 3 triliun hingga Rp 7 triliun. DPR tak bisa mengajukan anggaran, kecuali berdasarkan usulan dari pemerintah sendiri,’ tutur anggota Badan Anggaran DPR ini. (tety)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015