Menteri Yohana Dengar Pendapat Masyarakat Adat Papua

Selasa, 9 Agu 2016

JAKARTA (Pos Sore) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaksanakan Pertemuan Dengar Pendapat Masyarakat Adat Papua Tentang Perempuan dan Anak di Tanah Papua. Sebanyak 84 tokoh adat perwakilan dari 7 wilayah adat Papua yang menghadiri pertemuan tersebut mewakili sekitar 260 suku yang ada di Papua.

Pertemuan ini dihadiri Menteri PPPA Yohana Yembise, perwakilan dari anggota DPR RI, DPD RI, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Badan Provinsi Daerah, tokoh agama dan para tokoh adat di Papua.

Menteri Yohana menjelaskan, latar belakang diadakannya pertemuan ini karena begitu kuatnya norma adat dan norma agama yang diterapkan pemuka agama dan tokoh adat dibandingkan norma hukum yang dibuat oleh pemerintah.

“Dengar pendapat ini diharapkan dapat memberikan ruang dialog antara dewan adat dan pemerintah atau Papua Berbicara,” harap Yohana, dalam siaran persnya, Senin (8/8)

Yohana menambahkan, KemenPPPA menggelar pertemuan ini sebagai jurus baru yang pertama kali dilakukan dalam rangka mempengaruhi tokoh agama dan tokoh adat. Tujuannya, agar norma agama dan norma adat lebih peduli terhadap perempuan dan anak.

Menteri Yohanan berharap lkberadaan tokoh adat dan agama di Papua dapat menjadi mitra pemerintah untuk mengidentifikasi serta memecahkan masalah perempuan dan anak yang ada di sana mengintga masalah-masalah tersebut sangat terkait dengan norma dan adat yang berlaku di daerah tertentu.

“Melalui dengar pendapat masyarakat adat papua tentang perempuan dan anak ini semoga kita dapat mencari akar masalah dan solusi yang tepat untuk menyikapi permasalahan perempuan dan anak di Papua,” ujar Yohana Yembise, Menteri KemenPPPA.

Pemerintah sendiri, lanjutnya, telah mengupayakan dialog ini sejak tahun 1969, namun belum dapat terlaksana. Melalui isu perempuan dan anak diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk membangun komunikasi dengan masyarakat daerah sehingga tercapai kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat di Papua.

Menurut data publikasi Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2015 — hasil kerja sama BPS dan KemenPPPA, capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Papua sebesar 78,57 dan di Papua Barat sebesar 81,95. Capaian ini menggambarkan bahwa capaian perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, terutama di bidang harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita disesuaikan.

Nilai capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Papua sebesar 64,21 dan 47,97 untuk Papua Barat, bila dibandingkan dengan IDG nasional (70,68), Provinsi Papua perlu perhatian khusus dalam peningkatan peran perempuan.

Selanjutnya tingginya tingkat kekerasan yang tercatat oleh KemenPPPA tahun 2015, jumlah kasus kekerasan di Papua sebanyak 538 kasus (70% dialami oleh perempuan) dan di Papua Barat sebanyak 295 kasus (94% dialami oleh perempuan). (sumber: P2TP2A Papua dan Papua Barat)

Indikator tersebut menjadi cerminan dari situasi dan kondisi perempuan dan anak di tanah Papua. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan catatan yang berisi kesepakatan bersama terkait beberapa hal.

Di antaranya, pemerintah dapat memahami situasi yang dirasakan masyarakat Papua, memberikan alternatif pemecahan masalah dengan pendekatan yang tepat dan dapat diterima dengan baik serta berbagi peran masing-masing pihak dalam hal ini pemerintah, pemerintah daerah dan dewan adat. (tety)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015