Tarik Ulur Energi Nuklir dalam Program Energi Nasional

Senin, 5 Sep 2016

JAKARTA (Pos Sore) – Rencana pemanfaatan energi nuklir sebagai pembangkit listrik dalam program energi nasional mengalami pasang surut sejak awal ditetapkan. Pada 1985, pemerintah sudah mengumumkan jika energi nuklir akan menjadi salah satu sumber energi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat.

Belum juga ditetapkan PLTN akan dibangun, pemerintah kembali menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN sebagai pengganti Perpres Nomor 5 Tahun 2006.

Ada perbedaan yang mencolok terhadap arah kebijakan pada kedua peraturan tersebut, yaitu dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2006 nuklir menjadi bagian dalam KEN sedangkan dalam PP Nomor 79 Tahun 2014 nuklir sebagai pilihan terakhir.

Hal tersebut yang kemudian membuat rencana pembangunan PLTN menjadi tidak berujung hingga saat ini. Pada 22 Juni 2016, Dewan Energi Nasional (DEN) mengadakan sidang yang langsung dipimpin Presiden RI sebagai Ketua DEN.

Budi Sudarsono Ketua umum Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan (MPEL) mengatakan ranah keputusan politik menempati posisi dominan dalam pengembangan PLTN di Indonesia maupun di negara manapun di dunia.

“Karenanya, komitmen pemerintah akan pembangunan PLTN sangat penting,” tegasnya dalam diskusi Batan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) terkait Rencana Umum Energi Nasional, di Jakarta, (5/9).

Diskusi juga menghadirkan pembicara dari Kadin, Arnold Y. Sutrisnanto dan mantan Deputi Teknologi Energi Nuklir BATAN Taswanda Taryo yang juga menjabat sebgai CMO PMO Pembangunan RDE.

Sebagai langkah implementasinya, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) ditugaskan untuk melakukan studi calon lokasi yang akan digunakan untuk membangun PLTN. Hasilnya telah diperoleh lokasi terbaik untuk PLTN, yaitu di Ujung Lemah Abang, Ujung Watu dan Ujung Grenggengan. Ketiga lokasi tersebut berada di wilayah Kabupaten Jepara.

Mantan Deputi Teknologi Energi Nuklir BATAN Taswanda, menyebut BATAN bersama-sama dengan lembaga lain, termasuk pemerintah daerah melakukan pemetaan sosial, budaya dan ekonomi, serta sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah Jawa Tengah sebagai wilayah terdampak pembangunan PLTN.

“Dan, secara keseluruhan disimpulkan jika PLTN layak dibangun di Jepara dengan mempertimbangkan berbagai faktor manfaat dan resikonya,” katanya.

Sebagai langkah konkrit, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), yang diantaranya memasukkan energi nuklir sebagai pembangkit listrik sebesar 5 % hingga tahun 2025.

Perpres tentang KEN tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025, yang mengamanatkan energi nuklir akan dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik pada tahun 2015 – 2019 dengan persyaratan keselamatan yang ketat.

BATAN sebagai lembaga yang ditugasi pemerintah untuk menyiapkan pembangunan PLTN telah melakukan penyiapan berbagai infrasruktur yang dipersyaratkan, yang meliputi SDM, penguasaan teknologi, lokasi, roadmap (peta jalan), kajian dampak sosial, budaya dan ekonomi, termasuk melakukan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Pada tahun 2011 – 2013 telah dilakukan studi lokasi PLTN di Provinsi Bangka Belitung (Babel) dan dinyatakan layak untuk pembangunan PLTN.

Dengan Babel dinyatakan layak untuk lokasi PLTN, pemerintah memiliki pilihan lokasi lain selain Jepara yang pernah dipermasalahkan oleh masyarakat Jawa Tengah tentang resikonya. (tety)