Peta Desa: Mengejar Ketertinggalan Pembangunan di Daerah

Rabu, 21 Sep 2016
foto istimewa

img-20160921-03387

JAKARTA (Pos Sore) -– Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan pemetaan skala desa. BIG tidak ingin terjadi lagi konflik batas wilayah antar desa yang belakangan ini masih saja terjadi. Konflik ini terjadi umumnya akibat masih menggunakan batas alam atau batas buatan.

Konflik yang terjadi biasanya bukan terkait masyarakat antardesa, melainkan lebih kepada perebutan batas daerah dan sumberdaya yang ada di desa tersebut. Beberapa daerah yang sering kali konflik biasanya desa yang memiliki kekayaan seperti perkebunan, pertanian, pertambangan hingga pariwisata

“Peta batas indikatif yang akurat dapat membantu mempercepat proses penegasan dan meminimalisir konflik batas,” kata Kepala Pusat Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial BIG Suprajaka, dalam FGD ‘Pemetaan Desa, Titik Tolak Mengejar Ketertinggalan Pembangunan Daerah’, yang diadakan Masyarakat Penulis Iptek (MAPIPTEK) dan BIG, di Jakarta, Rabu (21/9).

Menurutnya, pemetaan ini penting karena beberapa desa sering terjadi konflik akibat pergeseran batas desa dan perebutan sumberdaya alam. Jika wilayah desa terpetakan dengan baik dan benar melalui program Pemetaan Desa ini, maka secara otomatis wilayah kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi akan dapat terpetakan dengan mudah.

“Pemetaan desa tadi harus ditetapkan secara bersama-sama dengan desa yang ada di sekitarnya. Penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan ini cikal bakal bagi penetapan dan penegasan batas pada level di atasnya, bahkan merupakan awal pembangunan Indonesia,” tegasnya.

Pihaknya menyadari pemetaan desa sulit dilakukan karena ada sejumlah kendala. Daerah dengan dataran cenderung datar (flat), misalnya, biasanya akan agak sulit untuk dibuat pemetaannya. Begitu pula dengan suatu desa yang datarannya memiliki gunung ataupun sungai.

Karenanya, BIG pun menggandeng Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) untuk menyelesaikan pemetaan wilayah Indonesia mulai dari desa, dengan berbasis data penginderaan jauh yang lebih rinci dan akurat.

“Peta berskala 1:5.000 ini akan menjadi rujukan terkini dan paling akurat, sehingga dapat dijadikan acuan pengambilan kebijakan. Ini sejalan dengan harapan pemerintahan Jokowi-JK agar pembangunan tidak lagi dari pusat ke daerah, namun dimulai dari desa,” katanya.

Data citra satelit dengan resolusi sangat tinggi ini, masih kata Priyadi, dapat diterapkan untuk berbagai hal. Misalnya, diperuntukkan program dana bantuan desa yang digulirkan pemerintah. “Dengan data tersebut dapat ditentukan jumlah desa dan lokasinya, sehingga penyampaian bantuan program tersebut lebih cepat sampai pada sasaran,” jelasnya.

Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Kementerian PPN/Bappenas Sumedi Andono Mulyo, menambahkan, sebanyak 5000 desa tertinggal yang harus dientaskan, dan sekitar 2000 desa yang harus dimandirikan. Karenanya, peta desa ini sangat diperlukan dalam mencapai target sesuai program Nawacita yang digulirkan Presiden Joko Widodo.

“Pentingnya pemetaan dalam upaya percepatan pembangunan desa, mengingat lebih dari separuh jumlah desa di Indonesia masih dikategorikan sebagai desa tertinggal,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Dikatakan, peta desa ini di antaranya sejalan dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, UU No. 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, dan PP No. 60 tahun 2014 jo PP No. 22 tahun 2015 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN.

“Peta desa ini akan berkontribusi bagi pengambilan kebijakan-kebijakan penting yang bermanfaat bagi masyarakat, sesuai dengan semangat untuk membangun Indonesia dari pinggiran,” ujarnya. (tety)