Parpol dan Masyarakat Diminta Tidak Munculkan Isu SARA dalam Pilkada

Senin, 10 Okt 2016
Anggota MPR RI FPKB Lukman Edy bersama Pengamat Politik Hanta Yudha mejadi pembicara dalam dialog kebangsaan "Pilkada damai dalam bingkai NKRI" di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (10/10/2016).Foto:Bambang Tri P.

JAKARTA (Posn Sore)- Anggota MPR RI FPKB Lukman Edy menegaskan jika kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan kalau terbukti di pengadilan secara hukum diputus melakukan penistaan agama, maka pencalonan Ahok tidak bisa dibatalkan, tidak bisa gugur.

Dia hanya akan kena sanksi pidana, yaitu denda Rp600 ribu – Rp6 juta, dan penjara antara 3 bulan – 18 bulan penjara.

“Jadi berdasarkan UU Pilkada dan UU Pemilu, yang disebut penistaan agama itu tidak menggugurkan pencalonan. Tak bisa menghalangi pencalonannya sebagai Cagub DKI Jakarta,” kata politisi FPKB itu dalam dialog kebangsaan ‘Pilkada damai dalam bingkai NKRI’ di Gedung MPR RI, Jakarta, Senin (10/10)

Sebab, lanjutnya, yang menggugurkan atau calon bisa didiskualifikasi itu kalau melakukan politik uang (money politics) secara terstruktur, sistimatis dan massif (TSM). (bambang tri p)