Hari Informasi Geospasial ke-47, Priyadi Kardono: BIG Bangkit dan Terbarukan

Senin, 17 Okt 2016

BOGOR (Pos Sore) – Badan Informasi Geospasial (BIG) ‘merayakan’ Hari Informasi Geospasial ke-47 di kantor BIG Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (17/10). BIG yang semula bernama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), ini resmi berdiri pada 17 Oktober 1969.

Hari Informasi Geospasial sendiri diperingati setelah melalui sejarah panjang. Bakosurtanal yang bertanggung jawab terhadap koordinasi pemetaan dan survei dasar sumberdaya alam nasional (Keppres No 83 tahun 1969 tentang pembentukan Bakosurtanal), dalam perkembangannya, mengalami beberapa perubahan dalam hal tugas, fungsi dan struktur kelembagaan.

Perubahan itu semakin diperkuat dengan dikeluarkannya UU No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan bertransformasi menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG).

Berdasarkan sejarah panjang itu, maka Kepala BIG pada 26 Agustus 2015 mengeluarkan Keputusan Kepala BIG Nomor 42 Tahun 2015 tentang Hari Informasi Geospasial.

Kepala BIG Priyadi Kardono, mengatakan penyelenggaraan Hari Informasi Geospasial (HIG) Tahun 2016 ini mengangkat tema ‘BIG Bangkit dan Terbarukan’. Yang bisa diartikan sebagai momentum untuk terus berubah dan menjadi besar.

img_20161017_123214

“Sekaligus menjadi komitmen BIG dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial yang mengacu kepada satu standar, satu referensi, satu geodatabase dan satu geoportal, guna mengimplementasikan Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy ),” jelasnya, di kantor BIG, Senin (17/10).

Kepala BIG menegaskan, pihaknya akan terus mendorong implementasi kebijakan satu peta (one map policy) untuk menghindari tumpang tindih data dalam perencanaan tata ruang.

Dari target 85 pembuatan peta tematik yang disinkronkan dengan peta dasar BIG hingga 2019, saat ini BIG sudah berhasil membuat 66 tema yang mayoritas berupa peta tematik di Pulau Kalimantan.

“Pemetaan tematik Kalimantan diminta Presiden untuk diprioritaskan karena banyak yang perlu dibenahi terkait perkebunan, transmigrasi, kehutanan dan pertambangan,” ujarnya.

Dikatakan, data untuk pemetaan tematik ini mendapat dukungan dari 19 kementerian/lembaga yang membantu mengeluarkan data-data terkait. Terlebih data yang dibutuhkan untuk pemetaan skala 1: 50.000.

“Saat ini dalam perencanaan pembangunan tidak hanya berdasarkan data statistik tetapi juga perlu data spasial,” tambahnya.

Selain itu, BIG juga membantu pembuatan peta desa skala 1: 5000, yang saat ini sudah menghasilkan 7000 peta desa dari lebih dari 74.000 desa di seluruh Indonesia.

Pembuatan peta desa ini berbasis citra satelit resolusi tinggi. Pengadaan citra satelit resolusi tinggi ini menjadi tanggungjawab Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Namun karena terbatasan anggaran Lapan data citra satelit resolusi tinggi pun tidak maksimal.

Di samping itu, kendala lainnya adalah keterbatasan sumberdaya manusia. Namun di tahun 2017, kendala itu akan coba dicarikan jalan keluarnya.

“Jika peta bisa diselesaikan di tingkat desa maka ke atasnya akan lebih mudah. Alih fungsi lahan bisa diselesaikan,” ucapnya.

Saat ini pun BIG berupaya untuk mengoptimalkan pemetaan desa skala 1: 5.000. Jika peta tersebut tersedia, bisa dipakai untuk pelayanan sosial pengentasan kemiskinan. Bahkan data per kepala rumah tangga bisa diketahui.

Pihaknya berharap, percepatan kebijakan satu peta menjadi acuan perbaikan data informasi geospasial tematik masing-masing sektor, acuan pemanfaatan ruang skala luar yang terintegrasi dokumen rencana tata ruang untuk mengurangi potensi konflik.

Sementara itu, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional PPN dan Kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, BIG berperan penting dalam menyediakan data spasial untuk pembangunan berupa peta dasar dan tematik. Peta dasar skala besar sangat berguna untuk penyusunan rencana detail tata ruang.

Penyediaan data spasial ini juga penting karena Indonesia berbatasan darat dan laut dengan 10 negara tetangga. Sebut saja Malaysia, Singapura, India, Republik Rakyat Palau, Timor Leste dan Australia.

“Data spasial ini untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Tak sedikit masalah perbatasan harus diselesaikan dengan data geospasial,” ujarnya.

Menurutnya, data spasial juga penting untuk pembangunan lintas sektor. Ketidaksinkronan hanya akan menjadi hambatan. Konflik lahan yang masih terjadi saat ini juga karena ketidakakuratan informasi geospasial tematik yang mengakibatkan tumpang tindih perizinan. (tety)