Kebijakan Satu Peta Upaya Dukung Terwujudnya Program Nawacita

Kamis, 23 Feb 2017

JAKARTA (Pos Sore) – Salah satu sasaran Paket Kebijakan Ekonomi VIII yaitu pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada tingkat nasional dengan skala 1:50.000. Terkait hal itu, Presiden pun telah menggulirkan Peraturan Presiden (Perpers) Nomor 9 tahun 2016.

Badan Informasi Geospasial (BIG) memegang peranan penting untuk mewujudkan kebijakan satu peta pada 2019. Karenanya, diperlukan kerjasama dengan kementerian/lembaga pemerintah dan masyarakat.

“Masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah memiliki peta-peta tematik. Kita harus kumpulkan untuk diverifikasi oleh BIG dan kemudian diintegrasikan,” kata Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin, di Jakarta.

Ia menegaskan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Informasi Geospasial Tematik (Rakortek IGT) 2017 bertema ‘Peningkatan Sinergitas Kelompok Kerja Informasi Geospasial Tematik (Pokja IGT) dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Target Kebijakan Satu Peta Tahun 2017’, di Hotel Bidakara, Kamis (23/2).

Dikatakan, saat ini BIG telah berhasil menyelesaikan satu peta Pulau Kalimantan. Pada proses pembuatan peta Kalimantan, dari 85 tema yang direncanakan hanya bisa direalisasikan 78 tema.

Menurutnya, banyak peta tematik yang tidak ditemukan di Kalimantan seperti peta gunung api yang tidak aktif, peta tsunami dan lainnya. “Saat ini 63 tema sudah diintegrasikan ke peta dasar BIG sedang 15 lainnya masih dalam proses,” tambahnya.

Untuk 2017 hingga 2019 BIG akan menyelesaikan pembuatan peta Pulau Papua, Maluku, Jawa dan Sumatera.
“Intinya pada akhir 2019 kebijakan satu peta Indonesia sudah bisa direalisasikan,” tandasnya.

Harapannya, dengan KSP ini akan dihasilkan satu peta standar yang dapat mendukung terwujudnya agenda prioritas nawacita.

Diakui dalam membuat satu peta tersebut banyak kendala di lapangan. Di antaranya keterbatasan tenaga atau SDM geospasial. Dibutuhkan setidaknya 40 ribu hingga 50 ribu tenaga profesional yang memahami geospasial.

Solusinya antara lain berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk membuka jurusan geospasial lebih banyak.

Saat ini, katanya, diperkirakan baru ada 85 SMK dan 10 perguruan tinggi yang memiliki program studi atau jurusan yang berhubungan dengan geospasial, geografi dan sejenisnya.

“Kita memang benar-benar kekurangan tenaga surveyor. Tetapi mendatangkan dari luar negeri juga tidak mungkin karena memang belum ada aturan mainnya mengingat pembuatan peta memiliki unsur rahasia negara,” ujarnya.

Terkait kurangnya SDM geospasial dan tata aturan tentang perlunya tenaga suveyor ini diharapkan mendapatkan pembahasan dalam Rakortek IGT 2017. Dengan demikian, kendala-kendala dalam penyusunan satu peta dengan berbagai skala bisa segera teratasi.

Ia menambahkan, demi menyukseskan penyelenggaraan KSP 2017 ini masih perlu ditingkatkan kerjasama yang lebih erat antara berbagai pihak. Terutama Kemenko Perekonomian, BIG, Kantor Staf Presiden, serta Walidata IGT di 19 K/L yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) IGT dan Pemerintah Daerah, khususnya Provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi. (tety)