Indonesia – Bahrain Bangun Kerjasama Soal TKI

Jumat, 31 Mar 2017
Mr. Abbas Isa Ali Hasan Almadhi (Tengah)

JAKARTA (Pos Sore) — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri menyampaikan bahwa Indonesia siap melaksanakan Mutual Recognition Arrangement MRA dengan Bahrain dalam rangka penempatan tenaga kerja ke negara tersebut.

Adanya MRA antara Indonesia dan Bahrain dapat mempermudah tenaga kerja terampil dan profesional Indonesia untuk bekerja di Bahrain, memperoleh pengakuan kompetensi, serta penggajian yang setara dengan tenaga kerja lainnya pada jabatan yang sama.

MRA adalah sarana untuk mempermudah tenaga kerja Indonesia bekerja di luar negeri dan memperoleh pengakuan kompetensi di negara tempatnya bekerja.

“Kita siap mengirim tenaga kerja di bidang kesehatan, konstruksi, pariwisata, minyak dan gas, IT, serta otomotif ke Bahrain,” jelas Menaker pada Delegasi Parlemen Bahrain yang dipimpin oleh Mr. Abbas Isa Ali Hasan Almadhi (Chairman of the Services Committee and Member of the Bahraini-Indonesian Friendship Committee).

indo

Data Kemnaker menyebutkan, 7.546 TKI di Bahrain bekerja sebagai pekerja rumah tangga (domestic workers). Mereka dikirim pada periode 2014 hingga pertengahan 2015, yaitu sebelum berlakunya Kepmenaker No. 260 Tahun 2015 tentang penghentian pengiriman TKI pada pengguna perseorangan di 19 negara Kawasan Timur Tengah (termasuk Bahrain).

Sedangkan TKI yang bekerja di sektor formal tercatat hanya sebanyak 611 orang (data tahun 2014 hingga awal tahun 2017). Padahal Bahrain membuka peluang yang cukup besar untuk pekerja asing di sektor formal, yaitu di bidang industri pengolahan, restoran, dan hotel.

Dikeluarkannya Kepmenaker tersebut menyebabkan jumlah pekerja Indonesia yang dikirim ke Bahrain menurun drastis. Kepmenaker tersebut mengatur penghentian TKI non skilled yang bekerja di sektor domestik, sedangkan pengiriman TKI skilled untuk bekerja pada sektor formal tetap dibuka.

Pemerintah juga berharap dapat dibentuk Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kerajaan Bahrain dalam mengatur penempatan dan perlindungan TKI.

Menaker juga mengusulkan agar Pemerintah Bahrain dapat berinvestasi di bidang pelatihan kerja, sebagaimana amanat PP 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal, bahwa investor asing dapat memiliki saham sebesar 67 persen. (hasyim)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015